Pospapua.com
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Syarif. Foto: Rappler
Nasional News

KPK Minta Anggota DPR Segera Serahkan LHKPN

Oleh Rudi Hasan |

Dengan menyerahkan LHKPN maka anggota DPR mematuhi undang-undang yang mereka buat.

Pospapua.com, Jakarta — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif heran dengan anggota DPR yang sekarang. Banyak dari mereka tak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. KPK memberi tenggat hingga 31 Maret 2019.

“Kalau nanti DPR sendiri juga yang tidak melaporkan harta kekayaannya kan itu berarti tidak menjalankan undang-undang yang mereka bikin sendiri,” kata Laode di Jakarta, Senin, (25/2).

Undang-undang tersebut yakni UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kewajiban melaporkan harta juga dikuatkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Untuk itu, Laode minta para anggota DPR mematuhi hal tersebut. Sebab hingga kini baru 40 orang anggota yang melapor. Jumlah itu hanya 7,63 persen dari 584 anggota parlemen.

“Saya pikir itu perlu ditingkatkan lagi dan saya yakin mudah-mudahan dengan kepemimpinan DPR yang sekarang bisa lebih banyak melaporkan LHKPN,” ujar Laode.

Menurutnya, dengan ketertiban pelaporan kekayaan, maka ada niat baik dari wakil rakyat. Artinya, ada niat baik sejak dari dalam diri anggota DPR.

Dengan demikian, regulasi yang dibuat juga akan baik. “Kita sangat berharap bahwa LHKPN itu disetorkan segera, dilaporkan ke KPK, karena itu juga sebenarnya menunjukkan niat untuk mengikuti semua regulasi yang ada di Indonesia,” tandasnya. (TA/INI-Network)

Baca Juga:

DPR : Bibit Separatis Harus Disikapi dengan Bijak

Syaiful

Frits : Gerakan Unjuk Rasa Tolak Rasisme Harus Dihentikan

Syaiful

Dialog Papua Merdeka, Wiranto Sebut Tidak Ada !

Syaiful

Leave a Comment