POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Menteri mendesak pemerintah daerah untuk membentuk Komite Kebangkitan Pendidikan Vokasi

Menteri mendesak pemerintah daerah untuk membentuk Komite Kebangkitan Pendidikan Vokasi

Tempo.co, JakartaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendesak pemerintah daerah untuk segera membentuk Panitia Koordinasi Daerah Kebangkitan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (TKDV) di daerahnya masing-masing.

“Pemerintah daerah diharapkan segera membentuk TKDV untuk mengoordinasikan program pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayah (kantor) daerah Perdagangan dan Industri Indonesia (Kadin),” ujarnya, Selasa.

Hal itu disampaikannya setelah memperkenalkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Hartardo yang juga menjabat sebagai Direktur Komite Koordinasi Pendidikan Vokasi Nasional (TKNV) mengatakan, perintah presiden itu mewajibkan kepala daerah segera membentuk TKDV.

Ia mengatakan perpres tersebut merupakan “payung” kerjasama antara sekolah dan swasta.

Koordinasi dan koordinasi terkait pendidikan dan pelatihan vokasi, kata dia, akan dilakukan oleh TKNV dan akan diatur melalui Peraturan Presiden.

Ia menambahkan, diperlukan sinergi, kolaborasi dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan untuk mensukseskan kebangkitan SMK dan pelatihan.

“Kesuksesan kebangkitan vokasi (sekolah dan pelatihan) membutuhkan peran aktif semua pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha maupun dunia industri seperti Godin Indonesia, dalam mendukung pendidikan dan pelatihan vokasi,” kata Hartardo. dikatakan.

Ditambahkannya, paradigma pendidikan dan pelatihan vokasi harus diarahkan pada kebutuhan pasar tenaga kerja, termasuk pasar global.

“Untuk itu, sistem informasi pasar tenaga kerja yang komprehensif dan peramalan kebutuhan masa depan sangat dibutuhkan sebagai indeks dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi,” ujarnya.

Menkeu menilai bonus demografi Indonesia merupakan tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia negara.

“Pemerintah lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui program vokasi, salah satunya dengan menghidupkan kembali pendidikan di sekolah vokasi,” ujarnya.

Antara

Pemilihan Guru: Menurut Mendikbud, 90.000 siswa telah mengikuti program Pengelola Kompas

klik disini Dapatkan update berita terbaru dari Tempo di Google News