Pospapua.com
impor jagung.Foto: bisnis.com
Ekonomi

Kebijakan Ekonomi Terbuka di Sektor Pangan Hanya Untungkan Elite

Oleh: Andryanto S |

Dalam konteks kebijakan ekonomi terbuka, strategi swasembada pangan yang diangkat oleh Pemerintah Indonesia belum menempatkan petani sebagai pelaku utama.

pospapua.com, Jakarta — Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan bahwa penerapan kebijakan ekonomi terbuka di sektor pangan Nusantara cenderung menguntungkan segelintir elite dan tidak menyebarkan manfaat kesejahteraan yang merata ke seluruh kalangan.

“Keterbukaan pasar dan penurunan tarif hinggal 0 persen juga dimanfaatkan oleh kelompok elite tertentu untuk mendapatkan keuntungan,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti di Jakarta, kemarin.

Bahkan, menurut dia, praktik impor pangan juga beberapa kali menimbulkan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik yang bekerja sama dengan sekelompok pengusaha yang diuntungkan dari bisnis ini.

Ia mengingatkan bahwa potensi korupsi dari kegiatan impor pangan, bahkan dari beberapa kegiatan ketahanan pangan diklaim oleh KPK terkait dengan sejumlah isu seperti pengadaan komoditas pangan strategis.

“Dari kasus korupsi yang terjadi di sektor pangan membuktikan bahwa kebijakan ekonomi terbuka cenderung memusatkan keuntungan kepada pengusaha dan pejabat,” ucapnya.

Rachmi mengemukakan, dalam konteks kebijakan ekonomi terbuka, strategi swasembada pangan yang diangkat oleh Pemerintah Indonesia belum menempatkan petani sebagai pelaku utama.

Hal tersebut, lanjutnya, termasuk konsep swasembada yang bertumpu pada agenda ketahanan pangan ketimbang kedaulatan pangan juga menjadi salah satu persoalan ketika pemenuhan ketersediaan pangan tidak dilihat dari sumbernya, tetapi lebih kepada keterjangkauan.

“Ini menjadikan pangan yang diproduksi oleh petani lokal menjadi termarjinalkan, dan lebih memilih dengan substitusi produk impor,” ucapnya.

Direktur Eksekutif IGJ menuturkan, dibukanya pintu impor di sektor pertanian tanpa ada upaya perbaikan terhadap kualitas pembangunan pertanian Indonesia pada akhirnya menghilangkan kesempatan pelaku usaha pangan lokal.

Dengan kata lain, ujar dia, hal itu membuat berbagai kalangan seperti petani dan nelayan Indonesia hanya segelintir yang dapat menikmati kue pembangunan nasional.(*/Dry/Ant)

Baca Juga:

Digitalisasi Logistik Pangkas Biaya Kepengurusan Dokumen

hamim

Memprihatinkan, Baru 9% UMKM Manfaatkan Platform online

hamim

Unicorn E-commerce Dinilai Ikut Picu Gejolak Rupiah

hamim

Leave a Comment