POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Arah Kebijakan Perpajakan 2024 Diperbarui oleh Sistem Perpajakan Utama: Menteri

Arah Kebijakan Perpajakan 2024 Diperbarui oleh Sistem Perpajakan Utama: Menteri

Jakarta (Antara) – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan arah kebijakan perpajakan 2024 akan dioptimalkan melalui sistem perpajakan utama.

“Arah kebijakan peningkatan perpajakan tahun 2024 adalah menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan dengan menerapkan core tax system,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa.

Pernyataan itu ia keluarkan menanggapi pandangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang Kebijakan Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2024 tentang pentingnya mendorong perkembangan pendapatan negara. Menjaga stabilitas dunia usaha dan daya beli masyarakat.

Menkeu menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang utama mendorong terjadinya perubahan di berbagai aspek perpajakan.

Pemerintah akan menjaga sistem perpajakan yang adil, sehat, berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menkeu menegaskan, sistem perpajakan utama akan diterapkan bersamaan dengan penguatan sisi administrasi untuk memperbaiki arah kebijakan perpajakan 2024.

Penguatan manajemen yang dimaksud meliputi perbaikan proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi.

Setelah menerapkan Voluntary Disclosure Scheme (VPS) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPW, pemerintah terus berupaya memperluas basis pajak.

Selain itu, pemerintah akan terus memberikan insentif perpajakan untuk mempercepat transformasi ekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.

Pemerintah akan mendorong Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Upaya peningkatan PNBP akan ditempuh melalui penyempurnaan regulasi, penyempurnaan pengelolaan sumber daya alam, penyempurnaan pengelolaan barang milik negara dan inovasi pelayanan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

Bendahara negara menjelaskan, upaya perbaikan arah kebijakan perpajakan 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi dengan memperkuat reformasi fiskal secara penuh.

Berita terkait: Defisit anggaran 2022 sebesar 2,38% dari PDB, lebih rendah dari perkiraan
BERITA TERKAIT: Peningkatan penerimaan sektor pemerintah mendongkrak PNBP tahun 2022

READ  Delapan puluh WNI yang dideportasi dari Ukraina raih emas

Diterjemahkan oleh: Imamatul Silfia, Cindy Frishanti Octavia
Pengarang : Rahmat Nasushan
Hak Cipta © ANTARA 2023