Pospapua.com
Foto: Istimewa
Ekonomi

SNI Wajib Pelumas Berlaku September 2019, Sanksi Pelanggar Rp50 Miliar

Oleh: Andryanto S |

Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan menerapkan SNI wajib bagi seluruh pelumas yang beredar di Indonesia. Aturan baru itu akan berlaku mulai September 2019.

Pospapua.com, Jakarta – Aturan baru SNI wajib pelumas itu juga mengatur sanksi tegas. Bagi para pelanggar, sanksi pidana dan denda hingga Rp50 miliar sudah menanti. Termasuk di antaranya, bagi pemalsu tanda SNI tersebut.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) kata Kukuh S. Achmad menjelaskan awalnya, SNI bagi pelumas memang sukarela. Namun kalau sudah diwajibkan, maka semua pelumas yang beredar di Indonesia, baik dalam maupun luar negeri harus memenuhi SNI. “Dan bagi para pelanggar regulasi ini, mau tidak mau pasti ada sanksi,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (11/3).

Menurut dia, ancaman sanksi tersebut diatur dalam Bab X tentang Ketentuan Pidana UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Terkait pemalsuan SNI atau membuat SNI palsu, misalnya, sesuai 62, para pelaku diancam pidana penjara paling tujuh tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar.

Dia menerangkan, pemberlakuan wajib SNI bagi pelumas sudah sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2014 yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah 34 tahun 2018. Melalui ketentuan tersebut, sebelum pemberlakuan, Pemerintah mewajibkan menteri untuk melakukan analisis dampak regulasi terlebih dahulu.

“Dalam media digital istilahnya regulatory impact assessment. Tujuannya, jangan sampai ketika SNI Wajib sudah diberlakukan, akan memberi dampak negatif yang tidak sesuai dengan tujuannya. Dan itu sudah dilakukan Kementerian Perindustrian,” jelas Kukuh.

Begitu pula dengan BSN, sebagai contact point pada forum World Trade Organization (WTO). Sebelum pemberlakuan SNI wajib bagi pelumas, BSN telah memberi tahu kepada dunia bahwa Indonesia akan mewajibkan setiap produsen memberi label SNI di setiap kemasan.

“Kita sudah notifikasi dulu ke WTO dan mendapat tanggapan dari negara anggota WTO. Notifikasi dilakukan tahun lalu dan tidak ada tanggapan dari negara lain. Artinya, bagi negara lain yang mengekspor pelumas, pemberlakuan regulasi tersebut tidak ada masalah,” imbuh Kukuh. (*/Dry/INI-Network)

Baca Juga:

Distribusi BBM Masih Menyimpang, DPR Minta Pertamina Serius

Syaiful

4 Perusahaan Logistik Kolaps, 200 Pekerja Dirumahkan

hamim

Kwik Kian Gie: Kebijakan Energi Saat Ini “Berbahaya”

hamim

Leave a Comment