Satgas untuk menyelesaikan 7 Tugas Remedial Stunting Daerah: BKKBN

JAKARTA (ANTARA) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta seluruh jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Stunting segera menuntaskan tujuh tugas kritis penanganan stunting di daerah.

“Ada tujuh poin penting yang harus dipelopori satgas di semua daerah. Waktu kita sangat terbatas, tinggal 1,5 tahun lagi,” kata Ketua BKKBN Hasto Vartoyo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Wardoyo mencatat, dalam Rakor Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang digelar Selasa (9/5), Satgas telah diserahi tujuh tugas pokok untuk menangani krisis secara tepat dan cepat.

Menurutnya, tugas pertama yang harus segera diselesaikan adalah pendataan terkait status kesehatan calon pengantin melalui pengukuran tinggi dan berat badan anak di Posyandu dan aplikasi ke Elsim.

Setiap data yang dikumpulkan harus dikompilasi secara real-time untuk mewujudkan data yang akurat dan andal untuk gangguan di masa mendatang, katanya.

Tugas kedua berkaitan dengan pemberian pendampingan secara intensif kepada keluarga berisiko stunting, dan tugas ketiga adalah memastikan pemberian Makanan Pendamping Olahan (PMT) kepada ibu hamil dan anak melalui anggaran desa atau dana stunting.

“Terkait PMT, sumber daya yang akan dipantau oleh gugus tugas harus dilaksanakan. Satgas juga harus memastikan bahwa layanan kesehatan dari dana desa dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskasmas) tepat sasaran. , PKH (Program Keluarga Harapan) , dan BAAS (Ayah Membesarkan Anak Muda),” ujar Wardoyo.

Tugas keempat adalah memperkuat koordinasi semua lembaga dalam mendukung pencabutan larangan tersebut. Misalnya pelayanan pekerjaan umum, pelayanan pangan, pelayanan kesehatan dan pelayanan KB merupakan salah satu indikator untuk menilai reformasi birokrasi di suatu daerah dan sebagai bagian dari penilaian untuk mendapatkan Adipur, penekanan pada disrupsi. Selain penghargaan, kemiskinan ekstrim dan inflasi.

Kelima berkaitan dengan mengadakan lokakarya mini di kecamatan dalam bentuk lokakarya yang diadakan minimal sebulan sekali, dan keenam menyoroti pentingnya melakukan audit kasus-kasus obstruksi, kata ketua BKKBN.

“Ketujuh adalah penggerakan semua pihak dengan berpartisipasi sebagai bapak asuh anak penyandang disabilitas perkembangan (BAAS). Hal ini penting karena gotong royong ini adalah kekuatan kita. Saya yakin melalui kegiatan Pentahelix, kita dapat menekan perkembangan stunting,” ujarnya. dikatakan.

Berita terkait: BKKBN luncurkan program kesehatan jiwa di Bosyandes untuk kurangi stunting
Berita Terkait: Pertumbuhan dapat dikurangi menjadi 14 persen pada tahun 2024: Menteri
Berita Terkait: Makanan sisa tingkatkan asupan gizi anak: BKKBN

Diterjemahkan oleh: Hreloyda Dharma S, Resinda S
Pengarang : Sri Haryati
Hak Cipta © ANTARA 2023