POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Kemenkes menekankan pemerataan pelayanan kesehatan rujukan

Perubahan yang kami terapkan akan berdampak besar dalam membantu mereka yang terkena penyakit mematikan ini.

Jakarta (Antara) – Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk menjamin pemerataan layanan rujukan untuk memungkinkan akses layanan kesehatan bagi pasien yang menderita empat penyakit mematikan yaitu stroke, kanker, jantung, dan ginjal.

“Ke depan, kami berharap memiliki (minimal) satu rumah sakit tingkat dasar di setiap provinsi di Indonesia,” kata Yandy Herman, Plt Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Rabu.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut sedang ditempuh kementerian untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan dukungan melalui jaringan rumah sakit di tanah air.

“Misalnya untuk uro-nefrologi, kami telah menunjuk Rumah Sakit Sipto Mangunkusumo (RSCM) sebagai support center untuk uro-nefrologi. Nanti RSCM akan berkoordinasi dengan rumah sakit jejaringnya,” kata direktur eksekutif tersebut.

Oleh karena itu, pelayanan uro-nefrologi diharapkan dapat diselenggarakan oleh minimal satu rumah sakit tingkat dasar di setiap provinsi dan setidaknya satu rumah sakit tingkat menengah di masing-masing dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. telah ditambahkan.

Sementara itu, optimalisasi jaringan rumah sakit nasional akan dilakukan hingga 2027, kata Tony Ariando, Direktur Pelaksana Harian Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pusat ini bertujuan untuk memastikan bahwa setidaknya ada satu rumah sakit tingkat dasar dan setidaknya satu rumah sakit tingkat menengah di setiap provinsi di Indonesia.

Telah ditetapkan target pemerataan pelayanan rujukan kesehatan di semua kabupaten/kota menjadi 50 persen pada tahun 2025 dan 100 persen pada tahun 2028.

Berita Terkait: Kemenkes siapkan RS Papua Barat sebagai RS rujukan

“Salah satu kendala dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang direkomendasikan adalah bagaimana kita dapat mencapai akses (kesehatan) yang sama. Semua peserta membayar jumlah yang sama (untuk program kesehatan dan jaminan sosial milik negara yang dijalankan oleh Badan Jaminan Sosial), meskipun orang-orang di beda daerah punya akses (mudah kesehatan) seperti yang tinggal di Jakarta. Tidak ada akses, misalnya,” kata Ariando.

READ  Pemerintah telah menetapkan biaya haji sebesar Rp 39,8 juta

Ia mengatakan, pihaknya meyakini dengan membawa perubahan sistem kesehatan yang dilakukan kementerian, pasien yang menderita penyakit katastropik akan bisa mendapatkan pengobatan yang memadai.

Ia menambahkan, dengan menerapkan transformasi sistem kesehatan, sekitar 500 ribu pasien stroke, 450 ribu pasien kanker, 300 ribu pasien jantung, dan 130 ribu pasien penyakit ginjal stadium akhir dapat tertangani dengan baik.

Meski begitu, Ariando menegaskan pihaknya meyakini jumlah pasien yang menderita penyakit katastropik tidak akan bertambah. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya melakukan tindakan pencegahan.

“Perubahan yang kami terapkan akan berdampak besar dalam membantu mereka yang terkena penyakit yang menghancurkan ini,” katanya.

Berita Terkait: Telur sehari dapat membantu mencegah stroke: belajar