POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Pemerintah menggunakan sistem pelaporan gizi untuk mencegah validitas data

Pemerintah menggunakan sistem pelaporan gizi untuk mencegah validitas data

JAKARTA (ANTARA) – Pemerintah menggunakan aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis komunitas elektronik (EPP-GBM) untuk triangulasi guna meningkatkan validitas data dan mendukung upaya pencegahan stunting di Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Pembangunan Manusia dan Integrasi Kebudayaan Muhadjir Effendi usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

“Hasil survei sistem kesehatan Indonesia akan kami triangulasi dengan hasil EPP-GBM yang kini dilakukan secara bersamaan,” kata Effendi.

Ia mengatakan, EPP-GBM merupakan mekanisme pendaftaran dan pelaporan berbasis masyarakat yang menggunakan teknologi elektronik. Mekanisme tersebut dilaksanakan secara serentak dalam rangka Bulan Berat Badan Balita mulai bulan Juni di 330.881 fasilitas kesehatan terpadu (Posyantus) di Indonesia.

Menurutnya, langkah-langkah telah diambil untuk menyasar 90 persen anak-anak dan ibu hamil dengan bantuan personel terlatih yang memantau gizi mereka untuk mendapatkan gambaran akurat tentang situasi keterbelakangan saat ini di Indonesia.

“Seiring dengan percepatan masif standarisasi alat ukur dan penimbangan atau pengukuran antropometri, maka datanya harus akurat. Nantinya, 90 persen puskesmas sudah dilengkapi alat USG untuk memeriksa kehamilan,” ujarnya.

Indonesia mencatat penurunan pertumbuhan sebesar 37 persen pada tahun 2014. Dalam 9 tahun terakhir, jumlah anak balita berkurang hingga 21 persen dari total penduduk.

Namun penurunan pertumbuhannya relatif kecil yaitu sebesar 0,1 persen pada tahun 2023.

Effendi mengatakan, data EPP-GBM ini rencananya akan dibandingkan dengan sensus Organisasi Kesehatan Indonesia (SKI) sehingga akan membantu meningkatkan validitas data yang diperoleh pemerintah.

“EPP-GBM dan SKI itu dari Kementerian Kesehatan, jadi kita bisa melihat perbedaan datanya untuk melihat mana yang lebih akuntabel,” jelasnya.

Menteri percaya bahwa sistem EPP-GBM akan meningkatkan akurasi pengumpulan data dan dengan demikian membantu menyederhanakan kebijakan pemerintah untuk menghambat pertumbuhan.

READ  Ribuan rumah masih terendam di provinsi Jawa Timur, Indonesia

“Kalau angkanya salah maka intervensinya salah sasaran. Kalau angkanya tepat maka intervensinya tepat sasaran,” imbuhnya.

BERITA TERKAIT: Siap melakukan perubahan jika target crash meleset: Menko

Berita Terkait: Intervensi simultan di Poznan mengurangi stunting: Pemerintah