POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

'Mengapa menjual Bali dengan harga murah?': Para pejabat mempertimbangkan pajak pariwisata yang lebih tinggi untuk mencegah pengunjung yang berperilaku buruk

'Mengapa menjual Bali dengan harga murah?': Para pejabat mempertimbangkan pajak pariwisata yang lebih tinggi untuk mencegah pengunjung yang berperilaku buruk

Bali – Badan legislatif provinsi Bali telah mengusulkan untuk menaikkan pajak wisatawan dari 150.000 rupiah (S$12) menjadi sekitar US$50 (S$68) dalam upaya untuk mencegah wisatawan berperilaku buruk di pulau resor Indonesia, Kompas melaporkan.

“Saya pikir pajak sebesar 150.000 rupee sangat rendah, sehingga Bali terlihat seperti tujuan wisata yang murah,” kata Ketua DPRD Bali Kresna Budi kepada wartawan usai rapat dewan pada 19 Juni.

“Kenapa poli harus dijual murah?” Dia mengatakan, masyarakat Indonesia harus membayar jutaan rupee untuk mendapatkan visa saat bepergian ke Inggris.

Dia mengatakan orang-orang yang mengunjungi Bali harus memiliki “standar tinggi” dan bukan pelanggar hukum setempat yang tidak tahu malu dan tidak menghormati norma-norma setempat.

“Masalah ini ada karena umumnya masyarakat yang berada di lapisan bawah (wisatawan dengan pengeluaran rendah) adalah anggotanya,” katanya seperti dikutip The Bali Sun.

Pak Kresna menyarankan agar sebagian pajak yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membentuk satuan polisi pariwisata untuk menangani masalah pariwisata.

Usulan tersebut kini tengah dipertimbangkan oleh Plt Gubernur Bali.

Kresna mengatakan dia yakin petugas imigrasi dapat memungut pajak dengan lebih efisien di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, dan menambahkan bahwa persentase dari pajak yang dikumpulkan dapat dialokasikan kepada petugas imigrasi dan bandara.

Pertama Pajak turis sebesar Rs 150.000 diterapkan pada 14 Februari. Menurut badan pariwisata Bali, hanya 40 persen dari 2,2 juta pengunjung Bali yang telah membayar.

Rencana untuk memasang pemindai otomatis di bandara gagal karena keterbatasan ruang, kata Kepala Pariwisata Bali Djok Bagus Bemayun.

Dia mencatat bahwa karena penegakan hukum yang lebih ketat di bagian kedatangan internasional, banyak orang asing yang menghindari pembayaran pajak dengan memasuki Bali melalui gerbang kedatangan domestik bandara.

READ  Samsung C&T membantu komunitas tumbuh lebih kuat

Dana dari pajak pariwisata harus digunakan untuk pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan di pulau itu.

Bali menyambut 5,24 juta pengunjung asing pada tahun 2023, atau 45 persen dari seluruh pengunjung asing ke Indonesia.