JAKARTA (ANTARA) – Menteri Luar Negeri Malaysia Jambri Abdul Kadir menyerukan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.
Dia mendesak ASEAN untuk menunjukkan komitmen tegasnya untuk menyelesaikan masalah maritim yang merambah laut teritorial.
“Kita harus menegaskan kembali komitmen kita. Kita semua harus bersatu untuk menunjukkan bahwa kita bersatu,” kata Kathir kepada wartawan usai pertemuan Pertemuan Menteri Luar Negeri (AMM) ASEAN ke-56 di Jakarta, Selasa.
Ia mencatat, isu tersebut telah dibahas pada rapat menteri Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok (GNB) di Baku, Azerbaijan pada 5 Juli 2023.
Menteri mengatakan Malaysia bertujuan untuk membujuk gerakan untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga stabilitas di laut.
Namun, GNB menolak usulan ASEAN tentang Laut China Selatan, dalam dokumen pertemuan terakhir, menyusul keberatan dari beberapa negara yang menganggap Laut China Selatan tidak terkait, tambahnya.
“Sepertinya upaya ASEAN tidak diperhatikan oleh GNB. Saya yakin ASEAN sudah kehilangan relevansinya dalam GNB dan sebaliknya,” kata Kadir.
Beberapa negara terlibat dalam perebutan kedaulatan teritorial atas Laut China Selatan yang diyakini memiliki sumber daya energi yang melimpah.
China mengklaim kedaulatan atas sebagian besar perairan di sepanjang garis sembilan putus 1.500 kilometer dari daratannya.
Namun, pada tahun 2016, Permanent Court of Arbitration membatalkan klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam juga mengklaim kedaulatan atas sebagian laut tersebut.
Berita Terkait: Menlu China Qin Gang akan memboikot pertemuan ASEAN di Jakarta
Berita terkait: ASEAN harus menjaga kredibilitas untuk menjaga persatuan, sentralitas: Marsudi
“Pembaca yang ramah. Penggemar bacon. Penulis. Twitter nerd pemenang penghargaan. Introvert. Ahli internet. Penggemar bir.”
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi