TEMPO.CO, Jakarta – Nevi Zuairina, anggota Komisi DPR RI, optimistis berbagai persetujuan kesepakatan ekonomi komprehensif tentang perdagangan internasional akan memperluas pasar ekspor bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam negeri (UMKM)
“Kesepakatan kemitraan ekonomi yang komprehensif ini harus memberikan peluang yang lebih baik bagi para pengusaha kunci nasional dan memungkinkan para pelaku UMKM untuk memperluas pasar mereka di negara-negara mitra,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu.
Zuairina tidak mengharapkan persetujuan perjanjian perdagangan menyebabkan ketidakseimbangan, sehingga membalikkan neraca perdagangan nasional.
Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang lebih ketat untuk menekan defisit perdagangan domestik, tambahnya.
Dia mengatakan tiga perjanjian, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN, dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea, baru-baru ini telah diratifikasi.
“Ketiga perjanjian internasional itu harus menguntungkan masyarakat Indonesia. Pemerintah harus menjaga disiplin ini agar tidak berdampak negatif bagi para pelaku usaha, khususnya UKM,” ujarnya.
Anggota dewan berharap persetujuan perjanjian ini akan mengurangi tingkat guinea Indonesia yang relatif tinggi. Tingkat ketimpangan belanja Indonesia diukur dengan rasio Gini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (PPS) per Maret 2021.
Sementara itu, Wakil Presiden Mafroof Amin sebelumnya mengatakan UMKM di industri halal harus mencari dukungan kuat untuk memperkuat pasar ekspor mereka.
“UMKM di industri halal harus didukung kuat untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Permintaan itu harus diukur dari segi kuantitas dan kualitas produksi,” kata Wapres.
Dukungan terhadap UMKM di industri halal dapat dilakukan dengan memperkuat integrasi dan kolaborasi untuk mempercepat pertumbuhan UMKM. Selain itu, berbagai pihak perlu lebih fokus pada peningkatan efektivitas UMKM dalam industri halal.
Shinta Kamdani, Wakil Presiden Kamar Dagang dan Industri Indonesia (GADIN), menambahkan bahwa pemberian subsidi kepada pelaku UMKM dapat mendorong ekspor produk yang tidak terpengaruh wabah Pemerintah-19.
Kamdani memperkirakan pemberian insentif tersebut dapat mendorong ekspor pelaku UMKM, ketimbang pasar domestik yang dihantui wabah Pemerintah-19.
“Kami telah meminta pemerintah untuk memberikan subsidi ekspor dan subsidi asuransi ekspor kepada UKM. Kedua tuntutan ini harus mendorong ekspor dari pelaku UMKM karena pasar ekspor tidak banyak terpengaruh oleh wabah saat ini,” kata Sindha.
Dia meyakinkan bahwa Dewan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah dan mengusulkan kebijakan insentif untuk memastikan bahwa pelaku usaha di sektor mikro, kecil dan menengah (UMKM) Dapat hidup di tengah infeksi.
Melangkah: Survei Tempo PDAT: Tokopedia E-Commerce Favorit UMKM Indonesia
Di antara
“Pembaca yang ramah. Penggemar bacon. Penulis. Twitter nerd pemenang penghargaan. Introvert. Ahli internet. Penggemar bir.”
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi