JAKARTA (Reuters) – Indonesia pada hari Senin meluncurkan situs web pemrosesan izin investasi, yang oleh pemerintah dipuji sebagai tonggak penting dalam reformasi yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat berbisnis di ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu.
Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk mengatasi hambatan lama seperti birokrasi, undang-undang perburuhan yang ketat dan infrastruktur yang buruk dalam masa jabatan keduanya untuk bersaing dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand untuk menarik investasi asing.
oss.go.id “Online Single Submission” akan memproses proposal investasi berdasarkan tingkat risiko, dengan investasi berisiko rendah hanya perlu terdaftar dan investasi menengah memenuhi standar nasional.
Jokowi, demikian presiden disapa, mengatakan saat peluncuran situs tersebut.
Situs ini merupakan bagian dari Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan yang kontroversial di sini, yang disahkan tahun lalu meskipun ada protes dari serikat pekerja, pemerhati lingkungan, dan kritikus lain yang melihatnya terlalu pro-bisnis.
Jokowi telah mencoba mendigitalkan aplikasi investasi sebelumnya, tetapi bisa memakan waktu berbulan-bulan jika tidak bertahun-tahun untuk memproses proposal di sektor-sektor tertentu.
Para pejabat mengatakan situs tersebut memberi kementerian investasi baru Jokowi lebih banyak otoritas sehingga dapat turun tangan ketika otoritas lokal terlalu lama untuk merespons.
Indonesia keluar dari resesi pada kuartal kedua dengan pertumbuhan PDB 7,07% dan investasi 7,54%, tetapi analis memperingatkan bahwa pemulihan menghadapi kemunduran karena kebangkitan kasus COVID-19.
Menteri Investasi Bhalil Lahdalia mengatakan situs web baru, yang dibuat oleh operator telekomunikasi Indosat, telah menghilangkan biaya aplikasi untuk perusahaan hingga 5 miliar rupee (US$347.705).
($ 1 = 14,38 miliar rupee)
(Laporan oleh Gayatri Soroyo) Diedit oleh Ed Davies
More Stories
Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen hingga 5,5 persen pada tahun 2025.
Indonesia siap menjadi ekonomi hijau dan pusat perdagangan karbon global
Indonesia berupaya menggenjot sektor ritel untuk mendukung perekonomian