POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Ekonomi kebakaran dan jaringan efektif kebakaran hutan dan lahan di Indonesia

Ekonomi kebakaran dan jaringan efektif kebakaran hutan dan lahan di Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia dan hanya sedikit kemajuan yang dicapai untuk mengurangi kejadian tersebut. Kebakaran mineral dan gambut pada tahun 2015 menghanguskan 2,6 juta hektar lahan, sebagian besar di provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Papua, dan menimbulkan kerugian sebesar US$16,1 miliar menurut perkiraan Bank Dunia pada tahun 2015. Meskipun hanya 30 kebakaran yang terjadi di lahan gambut. Di wilayah tersebut, dampaknya jauh lebih tinggi dibandingkan dampaknya terhadap lahan mineral karena intensitas kebakaran. Kebakaran di Indonesia disebabkan oleh manusia secara individu maupun kolektif. Presiden Indonesia Joko Widodo telah berjanji untuk mengurangi kebakaran selama masa jabatannya. Tindakan pemerintah terfokus pada pemadaman kebakaran serta permasalahan biofisik dan teknologi seperti pembendungan kanal dan sistem peringatan dini. Tindakan signifikan terhadap penyebab kebakaran, seperti memberikan insentif ekonomi untuk menyiapkan lahan tanpa membakar, jarang terjadi. Kami melakukan studi ekonomi politik mengenai kebakaran dan kabut asap untuk memberikan pemahaman kepada para pembuat kebijakan mengenai penyebab ekonomi, sosial dan politik dari kebakaran hutan dan lahan. Kajian tersebut terfokus pada empat wilayah di Provinsi Riau yang pernah mengalami kebakaran dan peralihan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Kami mengumpulkan data sosial, politik dan ekonomi dari survei di lokasi pasca kebakaran dan melakukan diskusi kelompok terfokus dengan para pemangku kepentingan utama. Kami menerapkan analisis rantai nilai dan jaringan sosial dari data yang dikumpulkan. Kami menemukan berbagai pihak yang terlibat dan mendapat manfaat dari kebakaran ini. Kami menemukan bahwa pengurus kelompok tani menerima manfaat yang sangat besar, hingga US$486 per hektar. Para aktor ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui jaringan patronase mereka untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Jaringan menyediakan energi, dukungan, perlindungan, dan akses ke berbagai sumber daya. Untuk mengurangi kebakaran secara efektif, pemerintah perlu melemahkan pengurus kelompok tani melalui hukum dan kebijakan.

READ  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas 2023: Menteri Effendi


tanda pengenal digital:

https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.01.001


Skor tolok ukur:
Jumlah Kutipan Dimensi: