POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Tema Kalteng Percepatan Reformasi Birokrasi

Tema Kalteng Percepatan Reformasi Birokrasi

Balanga Raya (Antara) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempercepat Reformasi Birokrasi Tematik (RB) sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa reformasi birokrasi harus berdampak langsung pada masyarakat.

“Tema RB yang sedang dibahas saat ini adalah RB. Selain RB umum, masih relatif baru,” kata Kepala Biro BUMD Setda Kalteng Lilis Suryani di Palanga Raya, Sabtu.

Ia menambahkan, bagaimana pemerintah provinsi membuat kerja pemerintahan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran akan berdampak pada masyarakat.

Dalam RB tematik ini fokus pada empat aspek yaitu birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan proyek-proyek real prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mendorong pelaksanaan RB tematik di semua tingkatan kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah.

Suryani menjelaskan, Pemprov belum lama ini menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan Forum Koordinasi dan Permusyawaratan guna percepatan pelaksanaan BPR dan percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Langkah tersebut merupakan bagian dari persiapan pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang dijadwalkan untuk menandatangani janji bersama para bupati dan walikota serta gubernur pada 15 Mei 2024 di Balanga Raya.

“Kami mendesak peningkatan kualitas BPR Pemprov Kalteng yang akan lebih berkembang ke depan, apalagi Pemprov Kalteng tahun lalu meraih predikat B B,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Sandi dan Statistik (Diskominfosantik) Agus Siswadi selaku ketua satgas mengatakan pihaknya membagikan tugas kepada anggota tim dari beberapa instrumen kunci daerah yang tergabung dalam satgas tersebut.

“Dengan adanya pemisahan tugas tersebut, kami yakin pelaksanaan Forum Koordinasi dan Permusyawaratan akan berjalan dengan baik dan lancar untuk meningkatkan pelaksanaan RB dan mempercepat pelaksanaan SPBE,” pungkasnya.

Berita terkait: ASN fokus melayani masyarakat setelah libur lebaran: Menteri
Berita terkait: Berkomitmen untuk memastikan tata kelola yang baik: Kementerian

Diterjemahkan oleh: Muhammad Arif Hidayat, Cindy Frishanti Octavia
Pengarang : Rahmat Nasushan
Hak Cipta © ANTARA 2023