31 Oktober 2022
Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menentang rencana Pemprov DKI Jakarta.
Presiden KSPI dan Ketua Partai Buruh Syed Iqbal menyatakan keprihatinannya bahwa pengaturan itu akan mengganggu ritme biologis karyawan dan mengurangi produktivitas mereka di tempat kerja.
Juga, sebagian besar pekerja di Jakarta tinggal di kota satelit. Artinya, mereka yang pagi-pagi sekali tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah, dan mereka yang mulai bekerja nanti bisa pulang larut malam,” katanya dalam sebuah pernyataan, Rabu.
Dia juga mengatakan bahwa mengubah jam kerja kantor akan sangat sulit karena pekerja di perusahaan berorientasi ekspor diharapkan mengirimkan produk mereka pada waktu tertentu. Dia menambahkan bahwa ini akan membuat interaksi antara perusahaan dan rekan-rekan asing mereka lebih sulit.
Presiden Abinto Hariyadi Sugamdani mengatakan dia skeptis tentang efektivitas rencana jam kerja terhuyung-huyung dalam mengurangi kemacetan lalu lintas, dengan mengatakan bahwa mengubah jam kerja hanya beberapa jam akan berdampak kecil pada lalu lintas.
“Bahkan kebijakan ganjil genap Jakarta yang ditujukan untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi hingga 50 persen dalam beberapa hal belum mampu mengurangi kemacetan di ibu kota. “Saya tidak berpikir mengubah jadwal kerja dua jam akan berdampak signifikan pada lalu lintas jam sibuk,” kata Hariyadi kepada The Jakarta Post.
Rencana tersebut tidak membahas akar penyebab kemacetan lalu lintas Jakarta yang sedang berlangsung – ada terlalu banyak kendaraan untuk ditangani oleh jalan tersebut.
Hariyadi berpendapat bahwa akan lebih menguntungkan jika pihak berwenang memperbaiki sistem transportasi umum kota sehingga lebih banyak pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke angkutan umum daripada jam kerja yang terhuyung-huyung.
“Manajemen dapat meningkatkan kapasitas dan menambah armada tambahan bus kota dan kereta api untuk mencegah overloading dan overcrowding dan membuat perjalanan lebih nyaman,” katanya.
Masalah lalu lintas
Polda Metro Jaya menginstruksikan pemerintah kota untuk mengubah jam kerja mulai Juli untuk memenuhi kebijakan pelat nomor ganjil genap yang sudah berlaku di 25 rute utama di ibu kota.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Sr.Com. Latif Usman mengatakan penyebab utama kemacetan parah di Jakarta pada Juli adalah keberangkatan serentak para pekerja kantoran.
“Jika beberapa pekerja memulai sesi pagi mereka setelah waktu perjalanan puncak, pada pukul 10 atau 11 pagi, atau menggeser jadwal mereka ke sore atau malam hari, kami dapat secara signifikan mengurangi lalu lintas selama jam sibuk pagi dan sore hari.” kata Latif.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pemerintah kota berencana untuk membahas rencana macet dengan pakar kebijakan, asosiasi bisnis dan pemangku kepentingan lainnya dan mengadakan debat terbuka minggu depan.
Lebih dari 20 juta kendaraan bermotor melintasi jalan Jakarta, dan jutaan lainnya pulang pergi setiap hari dari kota-kota satelitnya.
Pada tahun 2017, Jakarta menduduki peringkat kota terpadat keempat di dunia, menurut perusahaan teknologi lokasi Belanda TomTom. Peringkatnya telah meningkat karena perluasan dan konsolidasi transportasi umum dan pengurangan volume lalu lintas selama pandemi Covid-19.
Laporan TomTom tahun 2021 menempatkan Jakarta sebagai kota terpadat ke-46 di dunia. Ini peringkat ke-37 pada tahun 2020 dan ke-10 pada tahun 2019.
Tetapi ketika lalu lintas perlahan kembali ke tingkat pra-pandemi dalam menanggapi lebih sedikit kasus COVID-19 dan pelonggaran pembatasan, kemacetan besar telah kembali ke ibu kota.
Menurut data TomTom, waktu perjalanan rata-rata selama jam sibuk di Jakarta selama tujuh hari terakhir adalah 71 persen lebih lama daripada waktu awal, waktu tidak sibuk. Jumlah ini 18 persen lebih tinggi dari tahun lalu.
Solusi yang tidak berguna
Pakar transportasi Joko Cettigiovarno mengatakan pemerintah kota harus mewajibkan perusahaan untuk mengizinkan beberapa karyawan bekerja dari jarak jauh alih-alih memaksakan jam kerja yang terhuyung-huyung.
“Mengadopsi jam kerja yang terhuyung-huyung tidak seefektif memberlakukan kebijakan kerja dari rumah skala besar pada setidaknya 25 persen karyawan, yang tidak hanya mengurangi lalu lintas tetapi juga membantu pekerja menghemat uang dari perjalanan. [less often]kata Joko kepada Post.
Pemerintah Jakarta telah mengubah waktu mulai sekolah dari pukul 07.00 menjadi 06.30 dalam upaya untuk mengurangi kemacetan pagi hari. Meski kebijakan tersebut masih berlaku, namun berdampak kecil pada tingkat kemacetan.
Joko mengatakan road pricing elektronik dan memperluas sistem transportasi Jakarta ke kota-kota satelit untuk memberlakukan pembatasan yang lebih kuat pada penggunaan kendaraan pribadi akan membantu meringankan lalu lintas pada jam-jam sibuk.
“Setidaknya 20 persen kendaraan yang masuk ke Jakarta setiap hari berasal dari kota satelit, sehingga perluasan dan pemantapan angkutan umum di Jabodetabek sangat penting untuk mengurangi lalu lintas di ibu kota,” katanya.
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi