Dewan Redaksi (The Jakarta Post)
Premium
Jakarta
Kamis, 2 Juni 2022
Pemerintah mengobarkan api reformasi dengan mendesak pengangkatan perwira aktif TNI dan Polri sebagai pelaksana tugas kepala daerah pasca Pilkada serentak November 2024.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah berhak mengangkat perwira militer dan polisi dan itu telah dilaksanakan dengan menunjuk Brigadir Jenderal Brigadir Jenderal Badan Intelijen Negara (BIN). Jenderal Andy Chandra Azaduddin, Pj Bupati Serum Barat Malukuvil. Setelah pelantikan Andy pada 24 Mei, lebih banyak perwira militer dan polisi diharapkan untuk bergabung dalam daftar.
Tito, yang dikenal sebagai salah satu jenderal polisi paling cemerlang di Indonesia, harus menyadari bahwa langkah pemerintah ini tidak hanya secara terang-terangan melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati reformasi besar tahun 1998 yang akan mengembalikan supremasi sipil setelah tiga dekade kediktatoran yang didukung militer. .
Baca cerita lengkapnya
BERLANGGANAN SEKARANG
Rp 55.500 / bulan
- Akses tak terbatas ke konten web dan aplikasi kami
- Surat Kabar Digital Harian E-Post
- Tidak ada iklan, tidak ada interupsi
- Akses khusus ke acara dan program kami
- Berlangganan buletin kami
Atau biarkan Google mengelola langganan Anda
“Pembaca yang ramah. Penggemar bacon. Penulis. Twitter nerd pemenang penghargaan. Introvert. Ahli internet. Penggemar bir.”
More Stories
Letusan gunung berapi di Indonesia bagian timur memuntahkan menara abu setinggi satu mil; Para pejabat memperingatkan masyarakat untuk menjauh – Pos pertama
Gempa bumi berkekuatan 6,1 skala richter melanda pulau Jawa, Indonesia, dan dirasakan hingga Jakarta.
Pimpinan MPR desak reformasi undang-undang pemilu