Jakarta (Andara) – Presiden Joko Widodo mengimbau sekolah-sekolah untuk memperhatikan pembelajaran tatap muka dan membatasi kehadiran siswa maksimal 25 persen dari total penduduk, kata Menteri Kesehatan Pudi Gunadi Sadiq.
“Presiden sebelumnya telah memerintahkan agar pembelajaran tatap muka, yang dimulai nanti, harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. (Jumlah siswa yang diperbolehkan belajar) adalah tatap muka (akan). pertemuan.
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Erlanga Hartardo, Panglima DNI Marsekal Hadi Tajjando, Kapolri Jenderal Paul Listo Sikit Prabovo dan Presiden Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPP) Ganip Warsito.
“Ini (belajar tatap muka) tidak boleh lebih dari dua hari dalam seminggu dan hanya boleh maksimal dua jam setiap hari,” tegas Sumati.
Selain itu, jumlah anak yang kembali ke sekolah tergantung pada keinginan orang tua untuk dipulangkan, tambahnya, seraya menambahkan bahwa semua guru harus divaksinasi sebelum memulai pembelajaran tatap muka.
Berita Terkait: Kondisi menular, zona risiko dipertimbangkan dalam pembelajaran tatap muka
Pemerintah federal berencana untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka mulai Juli 2021.
“Oleh karena itu, tolong kepala daerah harus mengutamakan guru dan senior, guru harus divaksinasi sebelum pembelajaran tatap muka terbatas bisa dilakukan,” tegas Menkeu.
Sumati mengimbau kepada seluruh pimpinan daerah untuk memastikan penerapan etika kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan.
“Kedua, tesnya tegas, lakukan tes dengan disiplin, saya minta laporan yang lengkap agar kita bisa melakukan tindakan antisipatif jika ada yang terkena,” ujarnya.
Ia berharap tidak ada hambatan dalam mendeteksi upaya tersebut dan mereka yang telah terpapar virus corona melakukan isolasi mandiri.
“Ada banyak daerah dengan tempat isolasi diri,” kata Sumati.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadeem Makarim mengatakan pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan setelah guru dan tenaga kependidikan divaksinasi.
Pembelajaran langsung akan dimulai dari PAUD dan SD kemudian secara bertahap diperluas ke fasilitas pendidikan tinggi, katanya.
Berita Terkait: Pemerintah daerah harus menyebarluaskan informasi pembelajaran secara langsung
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi