TEMPO.CODan Bali – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menanggapi permintaan maaf pemerintah Belanda terkait bekas perbudakan di banyak negara jajahannya, termasuk Indonesia.
“Kalau mereka (Belanda) (meminta maaf) bisa secara formal mengajukan ke pemerintah (Indonesia), baru setelah itu pemerintah akan merespon,” kata Ma’ruf Amin di Kabupaten Nusa Dua, Bali, Jumat, 23 Desember 2018. , 2022.
Menurut Ma’ruf Amin, pemerintah Indonesia pasti akan membicarakan hal ini jika ada permintaan maaf secara resmi. “Kalau belum jelas, belum resmi, ya serahkan saja ke pemerintah Indonesia,” imbuhnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mewakili pemerintah Belanda meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan di masa lalu.
“Kami dapat mengakui perbudakan dalam istilah yang paling jelas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Rutte dalam konferensi pers di Den Haag pada Senin, 19 Desember 2022.
Rota menyesalkan bahwa selama berabad-abad negara Belanda telah menganugerahkan, mendorong, dan diuntungkan dari perbudakan. “Orang telah dikomodifikasi, dieksploitasi, dan diperdagangkan atas nama Belanda,” kata Rutte.
Mark Root menggambarkan perbudakan sebagai penderitaan besar yang masih mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Antara | Penerjemah: Peserta Pelatihan / Imaji Lasahido
klik disini Untuk update berita terbaru dari Tempo di Google News
More Stories
Memungkinkan penyelesaian konflik secara damai di Laut Cina Selatan – Pidato – Eurasia Review
Tiongkok “menghabiskan” sekitar 80% anggaran militer Taiwan hanya untuk mengepung provinsi “nakal” – lapor
15 kota makan terbaik di Eropa dengan harga termahal