JAKARTA (ANTARA) – Sembilan kasus hepatitis berat di Indonesia diklasifikasikan sebagai “menunggu keputusan” menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Citi Nadia Dormisi.
“Saat ini menurut kriteria WHO, sembilan kasus tergolong pending karena kami masih menunggu hasil tes hepatitis E,” kata Dormisi dengan tema “Melindungi Anak dari Hepatitis Akut”. Jumat.
Juru bicara tersebut mencatat bahwa sembilan kasus telah diklasifikasikan sebagai tertunda karena pemerintah Indonesia masih menunggu hasil pengujian lebih lanjut untuk hepatitis E dari para tersangka.
Pemerintah dan WHO masih meneliti dan memantau virus lain yang dapat menyebabkan hepatitis berat, termasuk gejala parah yang dialami pasien.
“Kita harus menunggu. Mungkin, dalam tujuh hari ke depan, kita bisa mendapatkan hasilnya,” katanya.
Saat ini terdapat 18 suspek hepatitis di Indonesia dengan gejala berat, semuanya diketahui tidak terinfeksi hepatitis tipe A, B, C atau D.
Sementara itu, tujuh tersangka lagi dipastikan tidak mengidap hepatitis berat, dan dua tersangka lagi sedang dalam pemeriksaan. Dari tujuh kematian yang dilaporkan, dua tidak diklasifikasikan sebagai hepatitis akut.
Selain itu, kementerian terus memantau perkembangan hepatitis akut untuk menentukan apakah dapat menyebar ke orang dewasa.
Seorang juru bicara mengatakan kasus hepatitis berat tidak dilaporkan di seluruh wilayah Indonesia dengan gejala parah. Namun, jika ada anggota keluarga yang menderita penyakit kuning, salah satu gejala hepatitis akut, semua pihak diharapkan ekstra waspada.
Ia menekankan perlunya menerapkan gaya hidup bersih, mendiagnosis gejala hepatitis akut dan memastikan penanganan segera dari tenaga medis untuk mencegah skenario terburuk dalam keluarga, terutama anak-anak.
Berita Terkait: Menteri menyoroti kemajuan yang dibuat dalam penyelidikan hepatitis akut
Berita Terkait: Pemerintah harus memberikan informasi yang akurat tentang hepatitis akut: pemimpinnya
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi