POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Pemerintah harus memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang menghadapi kenaikan harga pangan

Pemerintah harus memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang menghadapi kenaikan harga pangan

JAKARTA (ANTARA) – Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta rumah tangga penerima manfaat (KPM) mulai Januari hingga Maret untuk membantu mereka menghadapi kemungkinan kenaikan harga pangan, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin.

“Bantuan langsung tunai ini akan mengurangi risiko pangan selama tiga bulan dan akan dievaluasi,” ujarnya dalam konferensi pers usai rapat tingkat tinggi Komite Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Jakarta.

Ia mengatakan, Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran tersebut.

BLT akan menggantikan program BLT El-Nino pada bulan November dan Desember 2023 yang menyasar 18,8 juta KPM.

“Ini menggantikan program El Niño tahun lalu, dimana setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan,” tambahnya.

Penerima BLT juga akan mendapatkan bantuan tunai dengan jumlah yang sama per bulannya.

Bantuan Pangan Beras merupakan skema yang dilaksanakan pemerintah dimana setiap KPM diberikan beras sebanyak 10 kilogram setiap bulannya selama tiga bulan. Beras untuk skema ini bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program bantuan pangan beras dengan jumlah beras 10 kilogram per bulan (per KPM) hingga Juni 2024,” tambah Hartardo.

Berita terkait: Presiden Jokowi salurkan bantuan beras kepada masyarakat di Jawa Tengah
Berita terkait: Bantuan Tunai El Niño Didedikasikan untuk Masyarakat Terkena Kekeringan: Presiden Jokowi

Diterjemahkan oleh: Martha Herlinavathy S, Resinda Sulistyanthari
Pengarang: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2024

READ  Australia News Live: Scott Morrison membela penjahat yang kembali dari India; Orang yang berusia di atas 50 tahun berhak mendapatkan vaksin Pemerintah Berita Australia