POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Menteri: Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB bisa ditingkatkan

Menteri: Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB bisa ditingkatkan

Jakarta (Antara) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB sebesar 0,66 persen pada 2022 dapat terus ditingkatkan melalui berbagai upaya, termasuk penyerapan karbon.

“Dalam kerangka Sustainable Development Goals 2030, hutan berperan dalam mencapai 10 dari 17 tujuan, khususnya pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, dan infrastruktur,” kata Hartarto dalam webinar Institute for Sustainable Earth and Resources (I-SER). , Rabu.

Kebijakan pembangunan hutan juga bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga fungsi hutan.

Kebijakan sektor kehutanan juga harus sesuai dengan prinsip ekonomi hijau, sehingga pengelolaan hutan dapat berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi rendah karbon.

Prinsip ini dianut oleh upaya produksi dan konsumsi yang berkelanjutan serta pengelolaan, perlindungan dan pemulihan kawasan hutan untuk mitigasi perubahan iklim.

“Pemerintah terus menerapkan kebijakan perhutanan sosial yang membuka peluang bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan kawasan hutan,” kata Hartarto.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan bahwa Indonesia memiliki 125,76 juta hektar tutupan hutan, sekitar 62,97 persen dari luas daratannya dan saat ini terbesar kedelapan di dunia.

Dengan memanfaatkan hasil hutan sesuai prinsip ramah lingkungan, Hartarto yakin tujuan konservasi dapat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya juga berharap sinergi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dapat bermanfaat bagi pengelolaan hutan lestari dan berdaya saing di Indonesia,” kata Hartarto.

Berita terkait: Kementerian memuji putusan terhadap para penebang di Taman Nasional
Berita terkait: Kementerian Ungkap Perdagangan Mawar Cap Hitam Secara Ilegal di Papua Selatan
Berita terkait: Kementerian Lingkungan Hidup mengalokasikan 6,63% anggaran sebagai cadangan

Diterjemahkan oleh Katrina Sanya Dinda Susanti
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © Antara 2023

READ  Penjelasan- Apa risikonya dengan undang-undang penciptaan lapangan kerja yang kontroversial di Indonesia? oleh Reuters