POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Menkeu mengatakan ekonomi syariah Indonesia harus menjadi yang terbaik di dunia

Tempo.co, JakartaIndonesia perlu melakukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan ekonomi Islamnya, mendorong posisi teratas global, Menteri Koordinator Perekonomian Airlanga Hartardo Dikonfirmasi.

Berbicara di sebuah pesantren (Pesandron) pada Sabtu (1 Juni) di Bogor, Jawa Barat, ia mencontohkan kondisi ekonomi syariah global (SGIE) Laporan tahun 2023 menempatkan ekonomi Islam Indonesia di peringkat ketiga, di belakang Arab Saudi yang berada di peringkat kedua dan Malaysia yang berada di peringkat teratas.

“Tidak masuk akal mengingat jumlah penduduknya 280 juta jiwa. Sedangkan dibandingkan Jawa Barat, jumlah penduduk Malaysia dan Saudi mungkin sama atau kurang. Oleh karena itu, kita harus menjadikan ekonomi syariah kita nomor 1 di dunia,” ujarnya.

Hartardo Ia mencatat, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perbaikan terutama di sektor investasi syariah. Halal Makanan dan Minuman, Fashion Sederhana, Apotek, Kosmetik dan Wisata Ramah Muslim.

Berdiri di antara negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, Indonesia masih memiliki potensi besar untuk lebih mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Potensi tersebut tercermin dari saldo sekitar 4,8 juta Pesandron pelajar dan 39,6 ribu Besantrance Di seluruh negeri, katanya.

12.469, garis bawahinya Besantranceatau hampir 40 persen dari total yang ada BesantrancePotensi ini dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, A Pesandron Lebih jauh Ini berbagi tanggung jawab untuk mengangkat masyarakat secara sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Hartardo Belakangan, ia menekankan pentingnya mendukung keuangan inklusif.

Terkait hal tersebut, ia menyebutkan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 yang bertujuan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap produk keuangan melalui koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah, industri jasa keuangan, wirausaha sosial, dan lembaga pendidikan. .

READ  Indonesia sedang bekerja keras untuk memadamkan kebakaran hutan

“Saya yakin bahwa dengan bekerja sama kita dapat mencapai tujuan kita untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan hingga 90 persen. Besantrance,” dia menambahkan.

Antara

Seleksi Guru: Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji untuk memperkuat hubungan keamanan Indonesia dengan Singapura

klik disini Dapatkan update berita terkini dari Tempo di Google News