Kementerian Percepat Pengembangan Aplikasi IPKD untuk Mendukung E-Government

JAKARTA (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mempercepat pengembangan aplikasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kami sedang melakukan akselerasi (perbaikan) agar aplikasi yang sudah (dicoba) dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan nilai tambah,” kata Presiden BSKTN Yushardo Hantoyungo dalam siaran pers yang diterima, Rabu. .

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat peningkatan dan pemeliharaan IPKD bersama tim pengembang aplikasi IPKD, Selasa.

Hantoyungo mengatakan ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan sebuah aplikasi. Sebagai langkah awal, BSKDN dan tim pengembang harus berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, ujarnya.

Salah satu bentuk kerjasama tersebut menyangkut data kependudukan untuk dimasukkan ke dalam aplikasi IPKD. Ia mengatakan, melalui kerja sama tersebut, keabsahan data yang diperoleh dari aplikasi IPKD dapat diverifikasi.

Ia berharap aplikasi IPKD menjadi aplikasi umum pendukung pelaksanaan SPBE, seperti aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri.

Ia mendorong jajarannya dan tim pengembang aplikasi IPKD untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berinteraksi dengan aplikasi lain milik Direktorat Jenderal (Adwil) Direktorat Pembinaan Administrasi Wilayah (Adwil) Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat IPKD aplikasi.

Ia mengatakan, jika diperlukan, akan segera diadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut.

Berita Terkait: Pemilu 2024: Kementerian Serahkan Daftar Pemilih Asing ke KPU
Berita terkait: Kementerian beralih ke pengenalan wajah polisi untuk mengamankan KTT G20

Diterjemahkan oleh: Meilani Kering, Raga Adji
Pengarang : Rahmat Nasushan
Hak Cipta © ANTARA 2023