POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Kementerian mengadopsi Sistem Informasi Pembangunan Pedesaan UNDP

JAKARTA (ANTARA) – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Relokasi mengadopsi sistem informasi Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) agar tidak ada penduduk yang tertinggal dalam pembangunan pedesaan.

“Prinsipnya di sini tidak ada yang tertinggal. Tidak boleh ada satu warga desa pun yang tidak berpartisipasi dalam pembangunan desa,” kata Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan PD Abdul Halim Iskandar.

Dalam kunjungan perwakilan UNDP Indonesia ke sini, Rabu, ia mengatakan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan dengan prinsip tidak meninggalkan siapa pun dapat dioptimalkan dengan pendekatan co-creation.

Sistem tersebut merupakan sistem Social Innovation Platforms (SIP) yang dikembangkan oleh UNDP.

“Kami menyadari pentingnya pembangunan pedesaan Indonesia,” kata Menkeu dalam siaran pers.

Dalam dua tahun terakhir, kementerian mengadopsi sistem SIP di Gorontalo dan Sukabumi di Jawa Barat. Sistem tersebut dinilai berhasil dan sangat berpengaruh dalam memfasilitasi pembangunan desa.

Untuk itu, SIP akan diupayakan secara besar-besaran dan dilakukan bersamaan dengan program Transformasi Ekonomi Desa Terpadu (TEKAD).

“Melalui kolaborasi, saya berharap dapat mengembangkan seperangkat praktik terbaik yang memungkinkan masyarakat ini berkembang secara demokratis dan memajukan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Metodologi SIP dikembangkan oleh UNDP bekerja sama dengan Akirre Lehendakaria Center (ALC) dengan beberapa langkah termasuk pemetaan sistem, proses mendengarkan, pembuatan pengertian kolektif, pembuatan prototipe dan penskalaan.

Sementara itu, Perwakilan Residen UNDP di Indonesia Norimasa Shimomura mengatakan optimis pembangunan desa akan lebih merata dan tepat, dan semakin banyak wilayah yang dikembangkan dengan metode ini.

Upaya pembangunan desa ini bergantung pada keterlibatan setiap warga. Ia berharap UNDP dapat mengikuti hal ini dan negara-negara lain di kawasan lain.

READ  Presiden ingin merebut kembali 600.000 hektar hutan bakau

Berita Terkait: 84 persen masalah nasional diselesaikan dengan memecahkan masalah desa
Berita Terkait: Desa terus berkembang meskipun pandemi: Kementerian