Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah kawasan wisata bernilai nominal di Kabupaten Kepada PT Pupuk Indonesia. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyerahkan dana sebesar INR 16,3 triliun hingga INR 16,3 triliun.
Sedan apa yang ditawarkan dan sedan jenis apa yang Anda miliki, apakah Anda punya pilihan lain selain itu Badan Pengasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah dilengkapi? Ini sedang kami cek, Tidak Dibatasi pada Konferensi APBN Kita Edisi Oktober 2023, oleh Cantor Kementirian Q Anjan, Jakarta Busat, Tuhan (25/10/2023).
Paka Goja: Pemerintah Janji Selesaikan Utang ke Pupuk Indonesia
1. Tetapkan prioritas Tetapkan prioritas Anda
Ini yang harus diprioritaskan untuk dialokasi lagi. Adapun nominalnya adalah versi yang dirilis di Kementan ini melalui masa dukungan Pupuk Penyaluran 2018 Sampai 2022.
Artinya, akan diperkuat dengan total dukungan sebesar Rp 25 triliun pada tahun 2022.
“Tentu kami akan memprioritaskan ini anggaran subsidi pupuk Rp25 triliun untuk untuk penuhi tagihan tunggakan ada,” ucapnya.
2. Tagihan tahun ini harus menunggu audit BPKP
Tidak perlu khawatir dengan artikel bola
Pilihan Editor
Ini dirancang khusus untuk maju pada tahun 2023, yang akan memberi Anda kesempatan untuk memainkan permainan itu. BPK sudah lama diteliti dan diteliti.
“Tidak ada yang ditemukan kecuali saat ini, jika tidak dilakukan penggeledahan melalui Menteri Keuangan (Sri Mulyani) melalui audit BPKP dan Sebaginya, karena proses.menghendaki demikian,” ujarnya.
Paka Goja: Pupuk Indonesia Gelontorkan 2,06 Juta Ton Pupuk Bersubsidi
3. Pupuk Indonesia tersedia untuk dibeli
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan, pemerintah kurang bayar sebesar Rp16,7 triliun atas pupuk bersubsidi sejak 2020-2022. Ini akan menjadi tahun terakhir dalam Kurang Bayar Pada Tahun Berjalan 2023.
“Jadi ini alhamdulillah, hampir dari Rp30 triliun kurang Bayar, yang tahun-tahun sebelumnya, sebesar Rp16,7 triliun segera beredar (2023),” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (28/9/2023) .
Dikutip dari resmi Kantor Staf Presiden (KSP), Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah memerintahkan agar dilakukan perubahan skema skema skema subsidi pupuk menjadi Bantuan Langsung Petani (BLP). Transfer cepat dapat dilakukan dengan mentransfer dana ke rekening bank atau menggunakan susu digital.
Kepala Staf Kypresidinan, Moldoko Kami dapat memperoleh informasi tentang BLP melalui validasi data dan data pendamping yang sangat didukung. Tujuannia agar benar-benar tepat sasaran.
“Selama ini, tidak jelas subsidi diberikan kepada pemilik atau penggarap,” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi, Kamis (21/9/2023).
Paka Goja: Pupuk Indonesia Akui Masih Banyak Penyelewengan Pupuk Subsidi
More Stories
Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen hingga 5,5 persen pada tahun 2025.
Indonesia siap menjadi ekonomi hijau dan pusat perdagangan karbon global
Indonesia berupaya menggenjot sektor ritel untuk mendukung perekonomian