POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Kebijakan penangkapan ikan yang terukur bertujuan untuk menyeimbangkan lingkungan dan ekonomi: Menteri

Hal ini akan lebih mengefektifkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan untuk mewujudkan lingkungan laut yang lebih sehat.

JAKARTA (ANDARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Shakti Wahu Trengo mengatakan penerapan kebijakan perikanan terukur yang disiapkan oleh pemerintahannya akan memastikan keseimbangan antara aspek lingkungan dan ekonomi penangkapan ikan.

“Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan nasional,” ujarnya dalam webinar pengelolaan perikanan berkelanjutan di Jakarta, Senin.

Kebijakan ini merupakan model penerapan kebijakan ekonomi biru, yang diharapkan dapat membantu Indonesia mempertahankan posisinya sebagai pemasok ikan terkemuka dunia.

“Selanjutnya kita juga akan menerapkan trade limit jumlah ikan yang akan diekspor. Ini bertujuan untuk menambah devisa kita dari pasar perikanan global senilai $167 miliar,” tambahnya.

Selain itu, nilai produksi sektor perikanan laut Indonesia sekitar Rp132 triliun, dengan peluang produksi diperkirakan melebihi 10 juta ton per tahun, kata Trengono.

Kebijakan Perikanan Terukur Bertujuan untuk mengukur keputusan pengelolaan sumber daya perikanan. Kebijakan tersebut akan menilai tingkat produksi dan batas perikanan, yang dapat mengindikasikan kemunduran ekosistem yang mendukung ketahanan pangan, katanya.

Selain itu, kebijakan tersebut akan menilai nilai produksi yang menunjukkan ketahanan ekonomi dan pendapatan serta kesejahteraan nelayan, yang akan menunjukkan keterpurukan sosial ekonomi masyarakat, tambahnya.

“Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pemerataan pertumbuhan di kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hal ini akan lebih mengefektifkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan untuk mewujudkan lingkungan laut yang lebih sehat,” kata Trengono.

Lebih lanjut, kebijakan ini akan mengatur wilayah penangkapan ikan, jumlah ikan yang ditangkap, jumlah kapal yang boleh menangkap ikan, pelabuhan tempat ikan dapat diekspor, dan jenis alat penangkapan ikan yang boleh digunakan.

READ  Presiden Djokovic berhenti poligami karena dia berpikir untuk menaikkan sanksi COVID-19 - Nasional

Kementerian akan memanfaatkan teknologi pemantauan terintegrasi dan mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung agar kebijakan tersebut berjalan optimal, tambahnya.

Berita Terkait: Mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengelolaan kelautan dan perikanan: Kementerian
Berita Terkait: Teknologi deteksi penangkapan ikan ilegal harus menjadi prioritas: pengamat
Berita Terkait: Stok ikan Indonesia menargetkan kontribusi tahunan Rp3,71 triliun