Jakarta (Andara) – Selama tujuh hari terakhir, jumlah kasus Pemerintah-19, khususnya di 43 kabupaten dan kota di Jawa-Bali, termasuk Jakarta, meningkat dalam tujuh hari terakhir, kata Luhut Binsar Bandhjaitan, Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal. .
Dalam konferensi pers yang terlihat dari sini pada hari Senin, dia mengatakan kementeriannya akan melakukan identifikasi intervensi di 43 kabupaten dan kota, yang merupakan 33,6 persen Jawa-Bali, untuk mencegah peningkatan wabah.
Namun, kelanjutan PPKM dan penilaian mingguan pemerintah telah menghasilkan kontrol dan perbaikan yang lebih baik dalam situasi Pemerintah-19, kata Pondijitan, koordinator Pengendalian Aksi Umum (PPKM) Jawa-Bali.
Hal ini terlihat dari penyebaran COVID-19 yang tergolong rendah, ujarnya.
Berita Terkait: Penurunan harga tes PCR berdasarkan data terbaru: KSP
Dia menyoroti jumlah kasus terkonfirmasi di Jawa-Bali yang turun 99 persen dari puncaknya pada 15 Juli tahun ini.
Selain itu, angka perkembangbiakan (Rt) Indonesia dan Jawa-Bali yang masih di bawah satu menunjukkan bahwa wabah COVID-19 sudah terkendali, kata menteri.
“Rt 0,93 di Jawa dan 0,97 di Bali.
Selain itu, dalam rapat terbatas pada Senin siang, presiden meminta semua pihak untuk waspada dan belajar dari negara-negara Eropa.
Banyak negara di Eropa telah mengalami lonjakan besar dalam kasus sehari-hari karena orang-orang mengabaikan untuk menerapkan etika kesehatan, kata Pondicherry.
Namun, dia mencatat bahwa berdasarkan laporan epidemiologi, jumlah kematian akibat COVID-19 telah turun secara signifikan.
Bahkan, jumlah pemakaman saat ini sama dengan jumlah sebelum wabah, katanya.
Dia menegaskan kembali pentingnya menjaga tingkat kehati-hatian yang tinggi dan mematuhi etika kesehatan.
Berita Terkait: Pemerintah menurunkan status PPKM Jakarta menjadi nomor satu
“Pembaca yang ramah. Penggemar bacon. Penulis. Twitter nerd pemenang penghargaan. Introvert. Ahli internet. Penggemar bir.”
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi