Tempo.co, Jakarta – Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan akan melanjutkan proyek kebun pangan meskipun ada kritik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam kritiknya, PDIP menyebut skema itu terbuka untuk kepentingan pribadi.
Pada saat yang sama, Presiden mengatakan program kebun pangan diperlukan untuk menghadapi krisis pangan. “Setiap daerah, setiap negara, kini menghadapi krisis pangan. Gandum menjadi masalah di setiap negara. Harga pangan juga naik tajam, misalnya gula dan beras,” kata Presiden Jokowi pada 18 Agustus 2023 di Jakarta Pusat. .
Guncangan harga pangan global, kata dia, disebabkan oleh larangan ekspor oleh banyak negara produsen untuk melindungi pasokan dalam negeri mereka sendiri. Oleh karena itu, food estate harus diwujudkan.
“Food estate sangat penting sebagai stok, baik itu stok strategis atau kapan [the domestic supply] Berlimpah untuk ekspor. Seperti yang mungkin dibutuhkan oleh negara lain [the stock],” dia berkata.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Cristianto mengatakan penyelenggaraan kebun pangan sarat dengan kepentingan pribadi. Hasto merujuk pada PT Agro Industri Nacional (Agrinas), penyelenggara acara tersebut. Menurut Hasto, perusahaan itu penuh dengan koneksi Prabowo.
pada dasarnya Ini temponya Hingga investigasi 2021, PT Agrinas memiliki lahan seluas 60 hektare di Desa Kertarahayu, Bekasi, Jawa Barat. Akta notaris pendirian perusahaan itu menyebutkan beberapa orang yang terkait dengan partai Kerindra pimpinan Prabowo.
Hasto juga menegaskan bahwa PDIP tidak menentang proyek kebun pangan tersebut. Menurut Hasto, proyek tersebut bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. “Kebijakan itu bagus, tapi implementasinya tidak,” kata Hasto.
M. Julnis firmansya
klik disini Dapatkan update berita terbaru dari Tempo di Google News
“Pembaca yang ramah. Penggemar bacon. Penulis. Twitter nerd pemenang penghargaan. Introvert. Ahli internet. Penggemar bir.”
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi