POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

DPR mendukung pembiayaan campuran untuk mempercepat transisi energi

DPR mendukung pembiayaan campuran untuk mempercepat transisi energi

Jakarta (Antara) – Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR (DPR) Mercy Christie Barends menyatakan bahwa RDK mendukung penerapan blended financing yang disusun Kementerian Keuangan untuk mempercepat transisi energi bersih.

Blended financing merupakan skema pembiayaan yang menyatukan beberapa sumber, seperti anggaran pemerintah, swasta, dan donor.

Dalam acara Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2023 di sini, Sabtu, Barends menilai blended financing sebagai salah satu cara yang efektif untuk mempercepat transisi energi Indonesia tanpa harus bergantung pada APBN.

Pemerintah saat ini memiliki tiga platform pendanaan campuran yang sedang berjalan.

Yang pertama adalah SDG Indonesia One yang merupakan platform keuangan hybrid yang dijalankan oleh perusahaan milik negara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari berbagai sumber.

Ini termasuk donor internasional, lembaga keuangan iklim, investor hijau, bank komersial, serta bank pembangunan multilateral (MDB).

Yang kedua adalah melalui kemitraan publik-swasta (PPP) yang merupakan pengaturan antara pembiayaan publik dan swasta untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur tertentu.

Yang ketiga adalah green bond, instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung perluasan kebijakan fiskal dan infrastruktur hijau di Indonesia.

Apalagi, untuk mempercepat transisi energi, kata Barends, DPR saat ini sedang menunggu rilis Roadmap Transisi Energi 2045, 2050, dan 2060 oleh Kementerian ESDM dan BUMN PT PLN (Persero).

Anggota DPR di Komisi Ketujuh DPR ini menjelaskan, dengan diterbitkannya roadmap ini akan ditetapkan perkiraan anggaran.

Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sekitar seribu triliun rupiah atau sekitar $265,95 miliar.

“Kalau kita uraikan sampai 2030, ada sekitar Rp 300-300 triliun (US$ 19,95-26,60 miliar) untuk mengatasi masalah ini,” katanya.

INZS adalah konferensi iklim tahunan yang diadakan oleh Foreign Policy Society of Indonesia (FPCI).

READ  UEA berencana untuk berinvestasi dalam ekonomi dan meliberalisasi undang-undang kependudukan untuk menarik orang asing

Ini berfungsi sebagai ruang pertemuan para menteri, pejabat, diplomat, pemuda, masyarakat sipil, musisi, selebriti, dan berbagai kelompok lainnya untuk membahas masalah iklim, khususnya di Indonesia.

Berita Terkait: Presidensi G20 Indonesia Luncurkan Global Hybrid Financial Alliance
Berita Terkait: Papinas Dorong Investor Gunakan Blended Finance untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Berita terkait: Menteri Hartarto melakukan pertemuan dengan AICC untuk membahas transisi energi

Diterjemahkan oleh: Bayo Saputra, Fazli Ruhman
Editor: Sri Hariyati
Hak Cipta © Antara 2023