Pospapua.com
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. (istimewa)
Headline

Wapres Jusuf Kalla: Pemilu Serentak harus Dievaluasi

Oleh: Rudi Hasan |

Pospapua.com, Jakarta — Banyaknya korban meninggal dunia dari proses Pemilu serentak baik itu etugas KPPS maupun aparat keamanan, mendapat peringatan keras dari Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. ‘’Pemilu 2019 perlu dievaluasi. Bahwa ini pemilu yang terumit, ternyata ada korbannya baik di kalangan KPPS, juga di kepolisian ada korban. Tentu harus evaluasi yang keras,” kata JK di Jakarta, Senin (23/4) malam.

Menurut dia, salah satu hal yang evaluasi yaitu perlunya pemisahan kembali pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) dengan pemilu legislatif (pileg). Dengan begitu, beban panitia tidak terlalu berat.

“Termasuk juga caleg-caleg itu tertutup. Pilih partai saja, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung,” ujar JK.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan bahwa petugas KPPS yang meninggal saat menjalankan tugas dalam Pemilu 2019 sejauh ini mencapai 91 orang. Para petugas yang gugur itu tersebar di 19 provinsi se-Indonesia.

“Jumlah update terakhir petugas penyelenggara pemilu yang tertimpa musibah itu sebanyak 91 orang meninggal dunia, kemudian 374 orang sakit, sakit ini bervariasi ya,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Senin (22/4).

Dia mengatakan, santunan untuk keluarga petugas KPPS telah dibahas secara internal dengan memperhitungkan berbagai macam regulasi terkait asuransi BPJS serta masukan yang diterima KPU. Selasa (23/4) ini, KPU berencana melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Terkait besaran, KPU mengusulkan besaran santunan untuk anggota KPPS yang meninggal dunia sekitar Rp30 hingga Rp36 juta. Sementara petugas yang sakit hingga cacat mendapat maksimal Rp30 juta. Selanjutnya, untuk petugas yang luka, besaran santunan yang diusulkan maksimal Rp16 juta.

“Jadi ini akan dibahas bersama Kemenkeu termasuk mekanisme pemberiannya dan penyediaan anggarannya karena kan anggaran KPU tidak ada yang berbunyi nomenklaturnya santunan,” tutur Arief.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, sebelum pemungutan suara berlangsung, KPU telah mengusulkan asuransi untuk petugas KPPS. Akan tetapi, usulan itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, dalam Kemenkeu.

“Tadinya kan kami diminta Komisi II untuk membuat asuransi pada teman-teman penyelenggara di lapangan, tetapi kemudian kami sudah ajukan ke Kemenkeu. Nah entah bagaimana Kemenkeu tidak memproses dan pemilu sudah berjalan,” ucap Ilham. (AIJ/nds/Ant)

Baca Juga:

13 Kali ke Papua, Jokowi Dorong Pembangunan Infrastruktur Wilayah Timur

Syaiful

Dewan Adat Suku Sentani Akan Usir Warga Anarkis dari Jayapura

Syaiful

Capres Prabowo Subianto hanya Sehari Bersilaturahmi di Brunei Darussalam

Nethy Dharma Somba

Leave a Comment