Pospapua.com
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. (foto: Istimewa)
Nasional

Usulan Pemekaran di Papua dan Papua Barat Dikaji

Oleh: Arif S |

Pospapua.com, Jakarta – Pemerintah Pusat masih mengkaji usulan pemekaran di Papua dan Papua Barat menjadi lima wilayah. Usulan ini sebagaimana permintaan 61 tokoh dan mahasiswa Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah masih mendalami permintaan pemekaran wilayah di lima kabupaten di Papua dan Papua Barat yang disampaikan para tokoh masyarakat setempat kepada Presiden Joko Widodo.

“Presiden Jokowi memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengecek terkait UU atas aspirasi para tokoh Papua itu,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9).

Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri sedang mencari dasar hukum karena permintaan para tokoh Papua itu sudah diatur dalam UU dan bukan termasuk daerah otonomi baru (DOB).

Menurut dia, apabila kebijakan tersebut dipenuhi, bukan berarti moratorium DOB dicabut. “Ini kan kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada UU namun hanya tertunda saja. Kemarin ditagih oleh tokoh-tokoh Papua, kami pertimbangkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi bertemu 61 tokoh dan mahasiswa Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9). Para tokoh Papua itu meminta beberapa hal kepada Jokowi. Pertama, meminta pemekaran provinsi di lima wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, dan ketiga, penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di kementerian.

Pemerintah juga telah membentuk UU terkait pembentukan wilayah di Papua dan Papua Barat, di antaranya UU Nomor 45/1999 (UU 45/1999) tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Sorong. Lalu ada UU Nomor 5/2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Sorong.

Kemudian UU Nomor 26/2002 (UU26/2002) tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.

Juga Instruksi Presiden Nomor 1/2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Sorong. (AS/Asi)

Baca Juga:

Pengangguran dan Harga Kebutuhan Pokok Jadi Masalah Utama Pemerintah

hamim

Sudah 2.500 Massa dari Surabaya Menuju Jakarta

Nethy Dharma Somba

Soal Hoaks di Papua, Ini Penjelasan Wiranto

Syaiful

Leave a Comment