Pospapua.com
Penjagaan ketat di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi. (foto: istimewa)
Headline

Sejumlah Fakta Menarik Terungkap pada Sidang Perdana Sengketa Pemilu di MK

Oleh: Ahmad ZR |

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, mengungkapkan sejumlah fakta menarik selama sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Fakta pertama, proses sidang hari ini telah menjawab sebagian hal yang ditanyakan pemohon dan berkembang dalam perdebatan publik (public discourse).

“Kami mengapresiasi majelis hakim karena mengungkapkan secara implisit bahwa permohonan yang diperiksa yaitu permohonan yang dibacakan di dalam ruang sidang,” kata Bambang kepada media usai menjalani persidangan di Gedung MK, Jumat (14/6).

Fakta kedua, Bambang mengungkapkan bahwa Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi berhasil mengemukakan permohonan kombinasi antara argumen kualitatif dan kuantitatif. Argumen kualitatif adalah pernyataan terkait berbagai kecurangan secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif).

“Akibat kecurangan TSM itu, (termohon dan pihak terkait) tidak hanya melanggar Pasal 22 E ayat 1, tapi juga dapat mengonstruksikan masalah kuantitatif terjadi di berbagai wilayah,” tuturnya.

Karena itu, jika MK ingin benar-benar menguji proses persidangan, hakim MK tidak hanya menyandingkan bukti C1, tapi juga menyandingkan C1 dengan hasil Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara KPU) dan menggunakan teknologi informasi. Alasannya, kubu Prabowo menemukan bahwa berbagai kecurangan C1 plano yang dikonversi ke dalam Situng dapat terlacak dengan sistem IT.

“Melalui proses forensik yang dilakukan tim ahli, kami menemukan berbagai bentuk kecurangan dan ada tujuh metode forensik yang kami pakai,” ujar dia.

Di antara data pemilu yang tidak akurat ditemukan kubu 02 yaitu NIK (nomor induk kependudukan) ganda, TPS (tempat pemungutan suara) “siluman”, indikasi manipulasi daftar pemilih khusus (DPK), jumlah suara pemohon berjumlah nol, dan ketidakwajaran jumlah suara. “Nah, mudah-mudahan ini akan mengubah konstelasi bagaimana cara beracara di MK,” katanya.

Fakta ketiga, ia menilai majelis hakim bersifat akomodatif terhadap proses sidang. “Tapi saya menikmati saja perdebatan (di dalam sidang) tadi, karena perdebatan itu bisa menjadi pembelajaran buat kita semua,” ujar Bambang.

Dia berharap melalui putusan yang berbasis kejujuran dan keadilan, para hakim MK berarti sedang membangun peradaban bangsa Indonesia. Hakim MK dapat menggunakan paradigma pemilu jujur dan adil dalam memutuskan sengketa gugatan, bukan sekadar paradigma “kalkulator”. (AIJ/nds)

 

Baca Juga:

Long Boat Berpenumpang 30 Orang Dilaporkan Hilang di Asmat

Nethy Dharma Somba

30 Pengunjuk Rasa Ditangkap Pasca Rusuh

Syaiful

Sengketa Pemilu di MK tidak Persoalkan Hasil Perolehan Suara

Nethy Dharma Somba

Leave a Comment