Pospapua.com
Mantan Menko Maritim, Rizal Ramli. Foto: Jarrak
Ekonomi

Rizal Ramli: Paparan Jokowi Makin Jauh dari Kedaulatan Pangan

Oleh: Ahmad Z.R |

Kebijakan impor akan tetap menjadi strategi penting dari pemerintahan Jokowi yang akan datang. Tidak ada pergeseran strategi yang penting, kecuali mengulang praktek-praktek lama yang gagal.

Pospapua.com, Jakarta — Mantan Menko Maritim Rizal Ramli mengkritik paparan yang disampaikan pertahanan Joko Widodo (Jokowi) dalam debat kedua capres. Secara umum, kata dia, Jokowi sibuk mempertahankan dan mengampanyekan hal-hal yang telah dikerjakannya.

Sementara, selama empat tahun terakhir janji kampanye Jokowi tentang kedaulatan pangan semakin jauh dari jangkauan. Semakin sulit untuk tercapai. Dengan kinerja seperti itu, nyaris tidak mungkin mencapai cita-cita kedaulatan pangan. Apalagi fokus terbesar hanya soal stabilitas harga.

“Artinya, kebijakan impor akan tetap menjadi strategi penting dari pemerintahan Jokowi yang akan datang. Tidak ada pergeseran strategi yang penting, kecuali mengulang praktek-praktek lama yang gagal. Apalagi kebijakan impor yang jor-joran tersebut ditunggangi oleh kartel pemburu rente. Jokowi sama sekali mengabaikan pemburu rente tersebut dalam merusak kedaulatan pangan Indonesia,” papar Rizal dalam keterangan yang diterima Indonesiainside.id, Senin (18/2).

Sementara, untuk penantang petahana Prabowo, kata Rizal, memang tidak terlalu detail. Tetapi itikad dan komitmennya untuk menciptakan kedaulatan pangan menjadi kenyataan sangat tegas dan jelas. Dan yang paling penting, keberpihakannya kepada kepentingan petani pangan, petani kebun, dan nelayan, sangat kuat. Keberpihakan tersebut merupakan kunci dan arah penting dari arah kebijakan.

“Kelihatannya Prabowo tidak ingin bekerja untuk petani di Thailand, Vietnam, maupun pedagang garam besar di Australia. Kita surprise bahwa capres Prabowo menyatakan akan menurunkan tarif listrik yang selama ini sangat memukul daya beli golongan menengah ke bawah, pengguna listrik 450 kWh dan 900 kWh,” ungkap Rizal memberikan apresiasi.

“Mereka termasuk kategori miskin dan nyaris miskin. Inilah salah satu penyebab merosotnya daya beli golongan menengah ke bawah sejak dua tahun terakhir,” imbuhnya.

Keinginan Prabowo untuk menurunkan tarif listrik untuk golongan miskin dan nyaris miskin tersebut akan sangat membantu daya beli mereka dalam waktu cepat. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini.
Menurut Rizal, selama ini berbagai kejahatan dan masalah lingkungan hidup tertutup secara institusional akibat penggabungan Kementerian Lingkungan HIdup dengan Kementerian Kehutanan oleh Pemerintah Jokowi.

“Bukti yang paling kasat mata adalah nilai kerusakan lingkungan PT Freeport sebesar Rp 185 triliun bisa dihapuskan oleh pemerintah. Belum lagi berbagai potensi pelanggaran lingkungan hidup dalam kasus reklamasi, dan pembakaran hutan menjadi kurang transparan. Lebih banyak membawa kepentingan pengusaha besar ketimbang kepentingan generasi yang akan datang,” kata Rizal.

Rizal mengatakan, usulan Prabowo untuk memisahkan kembali Kementerian Lingkungan Hidup dari Kehutanan merupakan langkah yang sangat strategis. Sehingga monitoring dan enforcement lingkungan hidup semakin berwibawa dan efektif.

“Sikap Jokowi yang menganggap penggabungan ini sebagai hal yang wajar sangat pantas disesalkan. Karena di negara-negara lain Kementerian Lingkungan Hidup berdiri sendiri, sehingga mereka bisa efektif jika terjadi pelanggaran,” katanya.

Rizal menandaskan, keinginan Prabowo agar semua tanah dikuasai negara, tidak perlu dibagi kepada rakyat, adalah pandangan yang terlalu progresif. Sementara program Jokowi pembagian sertifikat untuk rakyat yang sudah punya tanah adalah untuk melegalkan status tanah.

“Namun program kehutanan sosial hanya memberikan hak pakai kepada rakyat. Rakyat tidak memiliki hak tanah tersebut. Jadi selama Jokowi berkuasa tidak ada reforma agraria. Padahal reforma agraria adalah redistribusi tanah,” pungkasnya. (*/Dry/INI-Network)

Baca Juga:

Jembatan Youtefa Jadi Pusat Wisata Jayapura, Hotel dan Vila Segera Menyusul

Syaiful

Peneliti CIPS: Kesemrawutan Impor Dipicu Data Pangan yang Tak Valid

Fajar Subhan

Misi Kominfo Bawa RI Jadi Energi Digital Asia

hamim

Leave a Comment