Pospapua.com
Anggota MRP Pokja Agama, Toni Wanggai. (foto: Istimewa)
Headline Nusantara

Pokja Agama MRP Setuju Larangan Cadar dan Celana Cingkrang

Oleh: Achmad Syaiful |

Pospapua.com, Jayapura – Wacana larangan penggunaan cadar dan celana cingkarang di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Menteri Agama Fachrul Razi, menuai banyak kritikan. Namun berbeda dengan Papua.

Kelompok Kerja (Pokja) Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) misalnya, setuju kebijakan Menteri Agama Fachrul Razi. “Terkait larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang oleh Kementerian Agama, saya dari Pokja Agama MRP sepakat dengan kebijakan itu,” kata Toni Wanggai, anggota MRP dari Pokja Agama, Rabu (6/11).

Toni yang juga Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua ini tidak mempermasalahan kebijakan Menteri Agama tersebut. Sebab, menurutnya, larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang untuk ketertiban, kedisiplinan dan keseragaman ASN.

“Ini kan khusus buat Pegawai Negeri Sipil, memang itu harus diatur agar berpakaian lebih baik, artinya tidak berlebihan dalam menggunakan pakaian sampai menutup muka dengan cadar. Penggunaan celana juga harus standar sesuai aturan ASN, jadi saya pikir tidak masalah,” ujarnya.

Dia tidak menampik penggunaan cadar dengan celana cingkrang kerap dikaitkan dengan sebuah ideologi Islam. Namun jika telah menjadi ASN, maka sudah menjadi kewajiban mengikuti aturan pemerintah. “Dalam sebuah tatanan ASN yang melakukan tugas negara di birokrasi itu juga seragam, seperti tidak ada perbedaan iedeologi,” katanya.

Cadar dan celana cingkrang. (foto: Istimewa)

Menurut Toni, menutup aurat cukup dengan jilbab dan tidak perlu menggunakan cadar yang terlalu berlebihan, meskipun masih saja menjadi perdebatan. “Saya kira Menteri Agama mengambil kebijakan ini, saya pikir baik. Kami sangat mendukung untuk ketertiban kedisiplinan dan tidak ada perbedaan di antara ASN, khususnya muslim,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid tak mempersoalkan kritik terhadap Menteri Agama Fachrul Razi terkait larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di lingkungan pemerintahan.

“Saya kira di era demokrasi seperti sekarang ini boleh kritik disampaikan, boleh penolakan ataupun apapun bentuknya yang penting kita harus mengembangkan pemahaman yang positif terhadap langkah-langkah yang kita kerjakan,” ujar Zainut di Jakarta, Ahad, (3/11).

Menurut dia, yang harus dipahami adalah imbauan Menag Fachrul itu dalam konteks yang terbatas. Yakni terkait pembinaan ASN di lingkungan Kemenag saja. “Saya kira ini merupakan satu bentuk kegiatan yang wajar, yang biasa karena kami sebagai aparat negara diberikan atau diwajibkan menerapkan perarturan-peraturan yang sudah dijadikan landasan kita bersama,” ujar dia. (Asi)

Baca Juga:

Perbaikan 4 Gardu Listrik di Papua Barat Tunggu Situasi Kondusif

Syaiful

Kekejaman Perusuh Wamena Diungkap, Kapolda: Sudah Menyerah Tetap Dibantai

Syaiful

Pemerintah Pusat Diminta Serius Perhatikan Korban Banjir Bandang Sentani

Nethy Dharma Somba

Leave a Comment