Pospapua.com
Wali Kota Jayapura Benehur Tomi Mano (kedua dari kiri) dan Nyonya Kristina L Mano melakukan pencoblosan di TPS 12 Kelurahan Wahno, Abepura. (Humas Kota Jayapura)
Nasional

Penyelenggara Melanggar, 49 TPS di Papua PSU

Oleh: Dharma Somba |

Pospapua.com, Jayapura – 49 TPS di Papua yang berada di sejumlah kabupaten akan menggelar PSU (Pemungutan Suara Ulang)  Sabtu 27 April 2019 secara serentak. PSU dilakukan karena penyelenggara di tingkat KPPS melakukan pelanggaran.

‘’Dilakukan PSU karena ada pelanggaran yang dilakukan penyelenggara. Kalau penyelenggara sudah main-main saya pikir dia bukan lagi penyelenggara jadi lebih baik dipecat,’’ tegas Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay saat di Jayapura, Jumat (26/4).

Ke 49 TPS tersebut berada di Kabupaten Intan Jaya 34 TPS, Jayawijaya 12 TPS, Asmat 1 TPS dan Kota Jayapura 2 TPS.

‘’Persiapan PSU sudah bagus, semua logistic sudah berada di kabupaten masing-masing dan tinggal pelaksanaan,’’ terang Kossay.

Sebelumnya PSU juga sudah dilakukan di 6 TPS di Nabire, penyebabnya karena penyelenggara melanggar aturan. ‘’PSU untuk Nabire sudah dilakukan Senin 22 April dan Kamis 25 April, sebelum PSU semua KPPS nya dipecat,’’ tegas Kossay.

Untuk di Kotra Jayapura ada 2 TPS yang lakukan PSU, yaitu di TPS 10 Kelurahan Bhayangkara Jayapura Utara dan TPS 39 Kelurahan Entrop Jayapura Selatan.

Hardin Halidin komisioner Bawaslu Kota Jayapura menjelaskan, di TPS 10 ditemukan penyalahgunaan C-6, dimana yang menggunakan C-6 orang lain bukan yang namanya tertera dalam surat undangan tersebut. ‘’Ada ibu yang melihat namanya sudah dilingkari di TPS lalu dia tanya kenapa dilingkari dan petugas TPS katakan C-6 sudah digunakan, ternyata yang menggunakan bukan nama yang tertera dalam C-6 tersebut tetapi orang lain,’’ jelasnya.

Sementara di TSP 39 petugas di TPS tidak menyerahkan ke pemilih surat suara untuk DPR Provinsi Papua dan DPR Kota Jayapura, pemilih hanya menerima 3 surat suara untuk Pilpres, DPR RI dan DPD. ‘’Ada bukti-bukti valid yang diserahkan pelapor ke kami di Bawaslu sehingga bisa memiliki alasan atau dasar hukum untuk mengusulkan PSU di TPS tersebut kepada KPU,’’ jelas Hardin. (nds)

Baca Juga:

Tragedi Pemilu 2019 dalam Kritikan Kartunis Jepang

Nethy Dharma Somba

Jokowi : PON 2020 di Papua Jadi Perayaan Keragaman

Syaiful

Warga Teluk Lanus Riau Hilang di Sungai, Diduga Jadi Korban Buaya

Nethy Dharma Somba

Leave a Comment