Pospapua.com
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin. Foto: Suara Nusantara
Nasional News

Penghargaan Pers Bukan Sekadar Asal Bapak Senang

Oleh: Ahmad Z.R |

Pemberian Penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Presiden Joko Widodo dinilai mencederai wajah pers.

Pospapua.com, Jakarta — Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, independensi dan kemandirian pers sedang diuji. Hal itu disampaikan Didi menanggapi pemberian Penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Presiden Joko Widodo saat Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu lalu (9/2). Jokowi mendapat penghargaan itu karena dinilai sebagai tokoh yang memiliki kepedulian terhadap pers Indonesia.

“Ingat pers adalah salah satu pilar demokrasi yang penting. Sejarah akan mencatat apakah penghargaan ini sudah benar dan tepat adanya, atau karena sekadar kebutuhan politik semata,” kata Didi di Jakarta.

Menurut dia, pemberian Penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Jokowi belum tepat. Bahkan bisa melukai semangat berdemokrasi, semangat kebebasan berpendapat dan berbicara yang bertanggungjawab.

“Penghargaan diberikan di tengah kembali maraknya fenomena ‘blackout’ untuk berita-berita yang dinilai bisa merugikan penguasa. Kita bisa melihat setelah era Orde Baru, di era inilah para pihak yang kritis harus menghadapi tajamnya pisau hukum. Sedikit-sedikit dipanggil, diperiksa oleh polisi, hingga dituntut oleh kejaksaan,” ungkap Didi.

Sementara, terhadap kubu-kubu yang dekat dengan kekuasaan, hukum menjadi tumpul tidak berdaya. Sehingga kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dibiarkan dilanggar untuk kepentingan penguasa.

Yang lebih mengenaskan, jelas Didi, adalah pemberian remisi terhadap Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, yang membuat banyak orang marah. Memang, belakangan Jokowi mengatakan mencabut kembali remisi itu.

Pers yang bermartabat, lanjut Didi, seharusnya tidak menjilat pada kekuasaan yang sejatinya harus mereka kontrol dan awasi.

“Saya sedih jika lebih banyak salah langkah, suatu saat bisa terjadi krisis kepercayaan pada pers. Sesungguhnya kita ingin pers menjadi sahabat rakyat, dan tentu sahabat yang
baik bagi penguasa. Sahabat yang baik tentu tidak hanya asal bapak senang (ABS), apalagi menjilat,” katanya.

“Sejatinya harus berani mengatakan apa adanya. Dengan demikian bisa menjaga penguasa dari kekhilafan dan kekeliruan, sehingga penguasa bisa memperbaiki diri segera dari setiap kebijakan yang salah,” imbuhnya.

Didi mengingatkan bahwa institusi pers bukan hanya mewakili para pekerja pers atau pemilik industri media semata. Melainkan sepenuhnya mewakili suara hati dan kepentingan publik.

“Oleh karenanya, penghargaan itu lebih baik ditinjau dan dikoreksi kembali. Kami mencintai pemimpin kami, juga pers kami. Asalkan tidak tidak sekadar ABS. Sebab ABS kepada penguasa tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Tidak akan pernah menghasilkan demokrasi yang lebih baik, apalagi nasib bangsa yang lebih baik ke depan,” tandasnya. (TA/INI-Network)

Baca Juga:

AILA Pertimbangkan Langkah Hukum Kepada Penuduh Hoaks

hamim

Fadli Zon: Dukungan Pemerintah Kepada Honorer untuk Kepentingan Pilpres

hamim

Jejak Guru Pengajian Pelaku Bom Medan Masih Ditelusuri

Syaiful

Leave a Comment