POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Pemerintah daerah harus mewaspadai kenaikan harga komoditas sebelum Natal

Pemerintah daerah harus mewaspadai kenaikan harga komoditas sebelum Natal

Dalam dua pekan terakhir, antara Juli hingga Agustus 2022, terjadi tren kenaikan harga minyak goreng (harga) setelah deflasi (harga minyak goreng).

Bangalpinong, Banga Belitung (Antara) – Wakil Menteri Dalam Negeri John Wembi Wetibo mengimbau pemerintah daerah agar berhati-hati dengan kenaikan harga beras dan minyak goreng jelang Natal dan Tahun Baru 2023.

“Saya mewaspadai kemungkinan kenaikan harga komoditas pokok seperti beras dan minyak goreng jelang Natal dan Tahun Baru, yang akan berimplikasi pada inflasi,” kata Veetibo saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, dalam dua pekan terakhir, lima daerah yakni Jambi, Kalbar, Kalsel, Sulsel, dan Jawa Timur mengalami kenaikan harga beras kualitas terbaik tertinggi.

“Dalam dua minggu terakhir, ada tren kenaikan (harga minyak goreng) setelah deflasi antara Juli hingga Agustus 2022,” katanya.

Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah daerah di seluruh tanah air untuk mengambil lima langkah untuk mengendalikan dan menangani inflasi menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru.

Upaya pertama adalah melakukan operasi pasar dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap inflasi.

Upaya kedua adalah memastikan pasar dan distributor tidak menahan komoditas, ketiga mengintensifkan kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk pemerataan distribusi, dan keempat mengkampanyekan penanaman bahan pokok.

“Kelima mendukung pengendalian inflasi dengan merealisasikan dana belanja tak terduga (BTT) dan memberikan bantuan transportasi (pengangkutan) dari APBD,” kata Wetipo.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Banga Belitung Aspan Aris mengatakan, pemerintah provinsi akan memberikan subsidi sebesar Rp3,35 miliar untuk truk kargo guna membantu menekan laju inflasi.

“Pemprov mengalokasikan Rp3,35 miliar untuk subsidi transportasi, Rp350 juta dari APBD, dan Rp3 miliar dari Dana Insentif Daerah (DID),” kata Aris.

Berita Terkait: Maluku Utara mencatat inflasi terendah, mendapat pujian dari menteri
Berita Terkait: Stabilitas pasokan pangan dapat menahan inflasi: Kementerian Keuangan
Berita Terkait: Inflasi Oktober 2022 lebih rendah dari perkiraan awal: BI