Pospapua.com
Siti Aisyah bersiap memberikan keterangan setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (11/3). Foto: Antara
Nasional News

Pembebasan Siti Aisyah Dianggap Meniru Cara Prabowo

Oleh: Rudi Hasan |

Pembebasan Wilfrida Soik oleh Prabowo Subianto lima tahun lalu dianggap menjadi percontohan bagi Jokowi dalam pembebasan Siti Aisyah.

Pospapua.com, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi kinerja pemerintah atas pembebasan Siti Aisyah dari ancaman hukuman mati di Malaysia. Kasus yang menjerat Siti seakan mengingatkan publik akan peristiwa yang terjadi lima tahun lalu.

Ketika itu, tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama Wilfrida Soik juga terancam hukuman mati di negeri jiran. Namun, perempuan itu akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah mendapat bantuan hukum dan lobi-lobi diplomatik dari Prabowo Subianto.

“Kami bangga, pemerintahan Jokowi tak malu meniru apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo sebelumnya, ketika membebaskan Wilfrida Soik,” kata anggota Direkorat Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman, di Jakarta, Senin (11/3).

Menurut dia, lobi Pemerintah RI ke Malaysia dalam kasus Siti Aisyah kali ini sekilas mirip seperti yang dilakukan Prabowo saat membebaskan Wilfrida, lima tahun lalu. Perbedaannya, kala itu Prabowo menyewa pengacara andal dengan koceknya sendiri untuk memberikan pendampingan hukum bagi TKI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

“Yang sangat berbeda dengan kasus pembebasan Wilfrida, itu dilakukan oleh Pak Prabowo dengan sumber daya dan relasi pribadi beliau,” ungkap Habiburokhman.

Wilfrida Soik ketika akhirnya rampung karena dukungan pengacara asal Malaysia, Tan Sri Shafee, yang disewa Prabowo. Tak hanya itu, Prabowo pada waktu itu juga berulang kali bolak-balik dari Indonesia ke Malaysia untuk mendampingi Wilfrida. Karenanya, Habiburokhman menganggap pembebasan Siti Aisyah oleh pemerintah kali ini sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu dilebih-lebihkan.

Dia mengingatkan, jangan sampai hal isu pembebasan Siti Aisyah dijadikan komoditas politik untuk kepentingan petahana di Pilpres 2019. Sebab, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah melindungi segenap warganya di luar negeri.

“Ibarat kata, kita enggak perlu memuji tukang pos yang mengantar surat ke kita karena hal itu memang sudah tugas mereka,” kata Habiburokhman. (AIJ/INI-Network)

Baca Juga:

Data Jokowi Banyak yang Overclaimed

hamim

Menyoal Kecurangan Pemilu, Yogyakarta Relatif Bersih, Papua Paling Kotor

Nethy Dharma Somba

Wisata Halal Sudah Diterapkan Negara Non Muslim

Anjar Asmoro Heryanto

Leave a Comment