POSPAPUA

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Pembayaran lintas batas masih menantang: BI

Pembayaran lintas batas masih menantang: BI

Oleh karena itu, mengingat semakin meningkatnya digitalisasi ekonomi dan sektor keuangan, kerja sama internasional perlu diperkuat.

Padung, Bali (Antara) – Pelaksanaan pembayaran lintas negara masih menghadirkan banyak tantangan seperti biaya tinggi, sumber daya akses terbatas dan kurangnya transparansi, kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wargeo.

“Oleh karena itu, mengingat meningkatnya digitalisasi ekonomi dan sektor keuangan, kerja sama internasional harus diperkuat,” katanya, Kamis di acara sampingan Presidensi G20 Indonesia bertajuk “Memajukan Ekonomi dan Keuangan Digital.”

Dia mengatakan digitalisasi harus dipercepat untuk mendorong ekonomi dan keuangan inklusif seperti remitansi, ritel dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Oleh karena itu, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan yang telah menjadi upaya global, G20 dan Financial Stability Board (FSB) telah mengangkat isu penguatan dan pemajuan pembayaran lintas batas sebagai salah satu isu prioritas kepresidenan G20 2022.

FSB didirikan pada April 2009 setelah KTT G20 London dan bertindak sebagai badan internasional yang memantau dan membuat rekomendasi tentang sistem keuangan global.

Gubernur BI mengatakan negara-negara G20 telah meluncurkan peta jalan pembayaran lintas batas untuk mengatasi tantangan dan memberikan panduan untuk meningkatkan konektivitas pembayaran selama kepresidenan G20 Indonesia.

Selain itu, G20 2022 akan memprioritaskan penyelesaian sistem pembayaran terpadu untuk pembayaran lintas batas dan harmonisasi protokol transfer data.

“Komite Koordinasi Pembayaran Lintas Batas FSB akan memantau pelaksanaan Roadmap tersebut,” kata Vargeo.

Dia mencatat bahwa G20 dan FSB juga telah ditugaskan untuk mempromosikan pengembangan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC).

Upaya ini membutuhkan kolaborasi multi-stakeholder untuk memastikan pemahaman kolektif tentang mata uang digital dan implikasi penggunaan CBDC dalam sistem keuangan internasional.

Upaya integrasi sektor ekonomi dan keuangan telah dilakukan oleh ASEAN yang telah memiliki roadmap konektivitas pembayaran, kata Gubernur BI.

Selain itu, rencana bisnis strategis telah dikembangkan yang berupaya mengoordinasikan inisiatif regional-ASEAN dan global—G20 dan FSB.

Lima bank sentral ASEAN, yang meliputi bank sentral Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, akan meluncurkan integrasi pembayaran lintas batas bersama, konektivitas pembayaran cepat, dan kerja sama penggunaan mata uang lokal pada 2022.