Batam, Kepulauan Riau (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan pembangunan Pusat Data Nasional Kepulauan Riau di Kota Batam, Kecamatan Nongsa, akan dimulai dalam waktu 18 bulan dan selesai dalam waktu 18 bulan.
“Di bawah arahan Bapak Presiden, pembangunan ini akan berlangsung pada akhir tahun 2022 dan akan selesai dalam waktu 18 bulan ke depan,” kata Menteri Johnny G. Blade mengatakan saat wawancara di Badam pada hari Jumat.
Pusat Data Nasional dianggap sebagai database digital dan saling berhubungan, tambahnya, menambahkan bahwa lembaga pemerintah atau lembaga kementerian akan terlibat dalam mengatur sektor elektronik swasta.
“Untuk pemerintah, kementerian, dan lembaga menjadi wali data, dan (untuk swasta) wali data akan menjadi penyelenggara sektor elektronik swasta,” kata Menkeu.
Pemerintah akan membantu proses pengambilan keputusan dengan pengembangan pusat data nasional berbasis cloud dengan standar Tier-IV.
Saat ini, pemerintah federal dan regional menggunakan lebih dari 2.700 pusat data, tetapi hanya 3 persen yang menggunakan teknologi komputasi awan, yang mengakibatkan masalah kualitas data di bawah standar global.
Pusat data memerlukan dua hal — jaringan transmisi serat optik dan catu daya yang andal.
“Data center (dependen) akan mendapatkan setidaknya dua hal, pertama ketersediaan jaringan transmisi fiber optik, dan kedua ketersediaan listrik karena data diukur dari besarnya konsumsi daya,” kata Plate.
Proyek data center senilai $100 juta ini merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Ini akan didanai oleh pemerintah Korea Selatan setelah data dikumpulkan oleh Dana Kerjasama Pembangunan Ekonomi (EDCF) dan Kementerian Keuangan.
Berita Terkait: Blade, Menteri Korea Selatan membahas kemitraan pusat data
Berita Terkait: Pusat Data Telekomunikasi untuk Transformasi Digital berfungsi dalam komputasi awan
Berita Terkait: Memadamkan kebakaran pusat data mengganggu proses pendaftaran IMEI
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi