SEMARANG, JAWA TENGAH (ANTARA) – Provinsi Jawa Tengah menjadi role model reformasi birokrasi di semua tingkatan, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Birokrasi Abdullah Azwar Anas di Semarang, Kamis.
“Jawa Tengah bisa (mencontohkan) tematik reformasi birokrasi itu seperti apa, sehingga Jateng dipilih sebagai provinsi pertama yang memberikan ‘sosialisasi dan pendampingan tematik reformasi birokrasi dan Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024’,” katanya.
Provinsi tersebut dipilih karena dinilai memiliki nilai yang tinggi dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dan reformasi birokrasi, tambahnya.
Menkeu mengatakan tema Reformasi Birokrasi merupakan strategi baru yang dituangkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang akan dilaksanakan hingga tahun 2024.
Reformasi difokuskan pada empat hal, yaitu pengentasan kemiskinan, investasi, digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan, serta proyek-proyek prioritas Presiden Joko Widodo, pemanfaatan produksi dalam negeri, dan penekanan inflasi, jelasnya.
Reformasi birokrasi tematik merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengatasi persoalan manajemen yang terkait dengan program prioritas pemerintah, tambah Anas.
Menkeu mengatakan, dengan mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan, diharapkan akan terjadi pembangunan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang ada, serta ekspresi harapan masyarakat yang cepat.
“Jadi, kalau ingin menaikkan skor reformasi birokrasi, angka kemiskinan harus turun, penanganan kasus hambatan harus lebih baik, kemudian investasi harus ditingkatkan, dan digitalisasi harus terus berjalan,” tambah Menkeu Anas.
Gubernur Jawa Tengah Kanjar Baranovo memuji inovasi kementerian tersebut.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian PAN dan RB. Pak Anas sudah memberikan pengarahan kepada kami. Kalau kami lakukan sekaligus tidak akan ada habisnya, jadi untuk saat ini tinggal tema saja. Tema adalah tema yang penting , dasar pemikiran, dan tujuan kami adalah untuk mencapai itu,” ujarnya.
Menurutnya, reformasi birokrasi di Jawa Tengah selalu diupayakan dengan upaya yang besar, terbukti provinsi tersebut mendapat nilai ‘A’ dalam penilaian Kementerian.
“Kedatangannya (Anas) ke sini memotivasi kita semua untuk memperbaiki keadaan. Yang beliau sampaikan menarik bagi saya, kalau mau konsultasi tidak perlu datang ke Jakarta. Ini nomornya. Sangat efisien, sangat bagus.. Sungguh, kita bisa menyederhanakan banyak hal, mengapa kita melakukannya? Ingin membuatnya lebih sulit?” Pranovo menambahkan.
Berita Terkait: Kementerian Fasilitasi Evaluasi Reformasi Birokrasi
Berita terkait: Menteri, mantan PM Tony Blair bahas digitalisasi birokrasi
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi