Pospapua.com
Ilustrasi: International Gamelan Festival Solo, 9 - 16 Agustus 2018. Foto: SoloinfoID
OPINI

Mendudukkan “Kafir Nusantara”

Oleh: Ahmad Kholili Hasib |

Kemungkinan tujuan dari keputusan ini nanti untuk diarahakan bolehnya orang kafir menjadi pemimpin

Pospapua.com, Jakarta — Pembahasan forum Bahsul Masail (BM) Komisi Maudhu’iyyah pada Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Kota Banjar Jawa Barat 28 Februari tentang kedudukan orang kafir di Negara Indonesia menuai polemik serius. Cukup jarang, tema dan hasil Bahsul Masail NU memicu pro-kontra serius. Biasanya, perdebatan panas itu hanya di arena Bahsul Masail saja. “Berpanas-panas” adu ta’bir dan ibarat sudah biasa bagi aktivis LBM. Tetapi, untuk satu tema ini, lain. Berarti, memang rumusan rekomendasi BM yang aneh.

Website resmi PBNU, nu-online, menjelaskan duduk persoalannya. Tetapi, tetap saja ramai di kalangan ulama dan kiai. Bahkan perdebatannya di media semakin meruncing. Dalam website resmi itu telah dijelaskan alasan penghapusan predikat “kafir” dalam konteks bernegara. Bahwa kata kafir seringkali disebutkan oleh sekelompok orang untuk melabeli kelompok atau individu yang bertentangan dengan ajaran yang mereka yakini, kepada non-Muslim, bahkan terhadap sesama Muslim sendiri. BM Komisi Maudhu’iyyah merekomendasikan tidak menggunakan kata kafir bagi non-Muslim di dalam konteks bernegara di NKRI.

Wakil Ketua LBM PBNU di Komisi Maudhu’iyyah, Abdul Muqsith Ghozali memberi alasan kenapa ada rekomenasi tersebut. Menurutnya kata kafir menyakiti sebagian kelompok non-Muslim. Dalam konteks berbangsa dan bernegara agar tidak menggunakan kata kafir, akan tetapi menggunakan muwathinun, yaitu warga negara. Muqsith beralasan, status Muslim dan Non-Muslim di sebuah negara seperti Indonesia adalah setara. (nuonline.com, kamis 28 Februari 2019).

Adapun secara i’tiqadiy (keyakinan) atau teologis, mereka tetap kafir. Hanya saja penghapusan label kafir dan diganti dengan warga negara (muwathinun) itu adalah dalam konteks siyasi (politik) atau berbangsa dan bernegara. Yaitu statusnya sama dengan Muslimin.

Alasan berikutnya karena dalam ibarat kitab-kitab fikih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tersedia adalah kafir harby, kafir dzimmi, kafir mu’ahad dan kafir musta’min. Sedangkan non-Muslim dalam NKRI tidak memenuhi syarat istilah-istilah tersebut.

Ada dua persoalan yang menjadi titik pangkal menyengatnya polemik ini.

Pertama, mengganti label kafir kepada non-Muslim diganti dengan muwathinun (WNI) dalam konteks bernegara. Kedua, pemisahan berlebihan antara konteks i’tiqadi dengan konteks siyasi.

Meksipun telah berulang kali dijelaskan bahwa rekomendasi BM ini sama sekali tidak merevisi konsep keimanan. Tetapi saja, masih ada celah cukup besar dalam hujjah dan argumentasi. Orang yang tidak percayai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi atau ingkar pada tauhid Allah SWT tetapi kafir.

Namun, persoalannya, disebut kafir dalam konteks teologis. Bahkan Kholid Syeirazi, Sekum PP ISNU Pusat, menilai kafir dalam konteks teologis itu idiom privat. Kata dia, tidak relevan mengungkap idiom-idiom privat agama ke ranah publik (nuonline.com, 2 Maret 2019).

Di sini sudah memisahkan ranah publik dan privat dalam urusan syariat.

Mindset inilah yang paling kita khawatirkan. Yaitu menegaskan cara pandang sekularisme. Pemisahan label dalam konteks teologis dan dalam konteks politis sesungguhnya ingin menegaskan mindset sekular.

Ta’bir kitab-kitab fikih benar adanya. Ada kategorisasi-kategorisasi. Namun, jika seorang Muslim memisah konteks, apalagi secara mutlak, itu yang tidak ada dalam kitab turats fikih mu’tabar. Tampaknya, pembahasan mendasar ini lepas dalam LBM pada Munas NU lalu.

Dalam ajaran Islam, i’tiqad dan siyasi tidak pernah dipisah-pisah. Justru label-label kafir harby, kafir dzimmi, kafir mu’ahad dan kafir musta’min, yang disebut-sebut sebagai lebel ranah siyasi sesungguhnya karena berdasar i’tiqadi atau hukum syar’i. Jadi, dari ranah syar’i diturunkan ke ranah siyasi melahirkan label harbi, dzimmi, mu’ahad dan musta’min.

Karena itu, i’tiqadi dan siyasi tidak berdiri secara mandiri. Kesimpulannya, teologis-politis tidak terpisah. Dari teologis menjadi politis. Namun masih terikat.

Bagaimana dengan non-Muslim NKRI yang tidak memenuhi syarat label-label tersebut? Non-Muslim di NKRI, memang tidak kafir harby, kafir dzimmi, kafir mu’ahad dan kafir musta’min. Tetapi, mereka tetap kafir. Kafir yang tidak harby, dzimmi, mu’ahad atau musta’min. Jadi, mestinya yang dihapus itu istilah harby, dzimmi, mu’ahad atau musta’min. Status mereka muwathinun. Berarti mereka adalah kafir muwathinun. Artinya, kekufuran muwathinun ini tetap ada, dalam konteks politik sekalipun. Tidak bisa hilang karena berada di NKRI. Tidak lepas karena berada dalam konteks kajian berbangsa dan bernegara.

Tidak bisa karena orang kafir ini hidup di NKRI wilayah Nusantara, maka bisa saja menjadi “Kafir Nusantara”. Tetapi, lagi-lagi, istilah ini juga akan menuai polemik lagi.

Makanya, mindset itu penting. Dimana dan dalam hal apa Muslim memandang, maka tetap I’tiqad-nya harus jazim. Konsekuensi pemisahan secara mutlak antara teologis dan politis itu cukup berat. Bila dipisah seperti itu mutlaknya, maka nanti akan terjadi larangan ‘mengkafirkan’ dalam konteks politis. Ujungnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seorang Muslim memandang non-Muslim tidak lagi kafir.

Boleh jadi, kemungkinan tujuan dari keputusan ini nanti untuk diarahakan bolehnya orang kafir menjadi pemimpin. Dimana kelak, tidak ada lagi kafir dan non kafir, sebab semua adalah WNI. Ini contoh cara pandang yang fatal bagi Muslimin.

Lebih-lebih ditegaskan oleh Wakil Ketua LBM PBNU, bahwa Muslim dan non-Muslim adalah setara dalam bernegara. Tapi tidak setara dalam ranah privat teologis. Ini namanya ‘pluralisme malu-malu’, pluralisme menggantung. Tetapi sudah masuk kategori pluralisme agama. Barangkali sebagian kaget dengan kesimpulan ini. Tetapi seharusnya tidak kaget, jika meneliti detil dinamika pemikiran kontemporer sekarang.

Jika ada yang mengkaji pemikiran postmodernisme, khususnya pemikiran Mohamed Arkoun asal Aljazair akan menemukan titik ini. Penulis pernah mengkaji teori ini dalam tesis S-2. Dalam postmodern ala Arkoun, dalam bermasyarakat (berarti ranah sosiologis) tidak boleh melabeli istilah-istilah diskriminatif kepada non-Muslim. Istilah diskriminatif yang ia maksud adalah melabeli kafir Ahlul Kitab kepada masyarakat Yahudi dan Nashrani. Ia mengusulkan label Ahlul Kitab itu dihapus dan diganti masyarakat kitab (mujtama’atul kitab). Karena mengandung diskriminatif, kekerasan, sikap tidak adil, dan lain-lain. Padahal bagi dia, semua harus setara dalam bermasyarakat. Arkoun adalah tokoh ‘sekular kaffah’ (baca Mohammed Arkoun, Al-‘Almanah wa al-Dīn al-Islām, al-Masīh al-Gharb, hlm. 54).

Jadi jika mengkaji panjang masalah ini, keluarnya hasil dari BM bukanlah sesuatu baru, karena para pengkaji liberal sudah mengkampanyekan pemikiran-pemikiran seperti ini sudah sangat lama.

Bagi Muslim harus memiliki cara pandang di dalam konteks apapun keyakinannya harus tetap. Tidak boleh dipengaruhi oleh konteks. Baik konteks teologis atau konteks politis. Dalam bernegara seorang Muslim dalam hatinya tetap memandang non Muslim itu muwathinun kafir. Ini penting. Sebab akan berkonsekuensi dengan hukum syara’ dia sebagai Muslim. Pendapat bahwa label kafir mengandung kekerasan teologis itu terlalu mengada-ada. Bahkan kaum Muslim NKRI tidak pernah panggil non Muslim dengan: “Wahai kafir, ke sini….!”. Kalau ada anggapan itu, maka terlalu lebay.

Tidak mengkafirkan orang yang cukup jelas dalam al Qur’an sebagai kafir itu juga sebuah kesalahan amat fatal.

Menurut pendiri NU, Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari, mengutip Imam Qadhi Iyadh bahwa yang termasuk kelompok kafir adalah beribadah selain Allah, kelompok Dahriyah, Nasrani, Yahudi, Majusi, penyembah berhala, penyembah malaikat, penyembah setan, matahari dan bintang. Semuanya adalah kufur secara jelasn dan atas kesepakatan semua kaum Muslimin (Hasyim Asy’ari, Risalah Ahlissunnah wal Jamaah, hal. 13).

Negara Indonesia juga bukan sepenuhnya negara sekular. Justru dalam NKRI yang ber-Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur pada 31 Agustus-2 September 2004 lalu ditegaskan tentang status Indonesia. BM PWNU Jatim memutuskan bahwa menurut perspektif hukum Islam, status NKRI adalah Darul Islam bukan Daulah Islamiyah. Dasarnya adalah kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj jilid 9 bahwa Darul Islam itu adalah negara yang di dalamnya didiami (mayoritas Muslimin). Pada zaman dahulu, wilayah ini pernah dikuasai oleh kerajaan Islam hanya kemudian dikalahkan oleh kaum penjajah kafir. Karena itu, keputusan ini mesti diresapi sebagai cara pandang. Bahwa di manapun dalam konteks apapun cara pandang kita sebagai Muslim yang terikat dengan hukum iqtiqadiyyah.

Jadi, mengajari kaum Muslim Indonesia untuk memisahkan secara mutlak antara aspek teologis dan politis dalam status non muslim merupakan ajakan yang tidak ada keperluannya. Kecuali mengajarkan cara berfikir yang sekuler.

NKRI yang Pancasila pada dasarnya tidak cocok diterapkan ajaran sekularisme. Kaum Muslim hendaknya tidak membeda-bedakan pandangannya dalam konteks apapun. Sebab, di manapun berada, masjid, sekolah, kantor dan istana tetap kaca matanya adalah Islam. (cak/INI-Network)

Penulis adalah Dosen IAI Dalwa Bangil

Baca Juga:

RUU P-KS: Antara Kekerasan atau Kejahatan Seksual?

hamim

Seputar Polemik Kafir

hamim

Terperosok Moda Angkutan Darat

hamim

Leave a Comment