Pospapua.com
Mantan Menteri Kesehatan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Nafsiah Mboi (ketiga kiri). Foto: Ahmad ZR/Indonesiainside
Nasional News Pilpres 2019

Mantan Menkes Nilai Pemerintah Tak Serius Kendalikan Tembakau

Oleh: Ahmad ZR |

Peningkatan jumlah perokok berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penyakit. Karena itu, pengendalian tembakau perlu dilakukan secara komprehensif.

Pospapua.com, Jakarta — Mantan Menteri Kesehatan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Nafsiah Mboi mengapresiasi program-program kesehatan kedua pasangan capres-cawapres, baik dari paslon 01 maupun 02. Paslon 01, menurut dia, lebih fokus kepada kualitas manusia, sedangakan paslon 02 memusatkan pada kualitas layanan kesehatan mulai dari hulu hingga hilir.

“Namun sayang, kami baru saja melakukan studi beban penyakit dan faktor risiko di 34 Provinsi mulai dari tahun 1990 hingga 2017. Pertama, memang betul Indonesia meraih banyak kemajuan dalam bidang kesehatan, terutama angka harapan hidup sudah meningkat. Tetapi, ketimpangan dan perbedaan antardaerah masih banyak terjadi,” kata Nafsiah dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network di Jakarta, Sabtu (9/3).

Dia mengungkapkan, ketimpangan antardaerah itu antara lain terkait dengan distribusi tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan layanan kesehatan. Selain itu, terdapat juga disparitas pada angka harapan hidup di daerah-daerah. Seperti Papua, kata Nafsiah, yang sekarang ini baru mengalami peningkatan angka harapan hidup selama 2,7 tahun, di saat secara nasional angkanya sudah mencapai 9 tahun.

“Ini menjadi PR siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden lima tahun mendatang,” ujarnya.

Kedua, Nafsiah juga menyoroti terkait pengendalian tembakau. Dia mengaku kecewa karena angka kesehatan semakin menurun, namun tidak ada pengendalian tembakau secara komprehensif. Sementara, jumlah perokok di semua provinsi meningkat. Termasuk anak di usia 15-19 tahun.

“Jadi, (rokok) itu sudah merampas hak anak untuk hidup sehat. Sehingga, dengan meningkatnya jumlah perokok, maka meningkat juga jumlah penyakit secara luar biasa walaupun dengan angka yang berbeda di tiap provinsi. Seperti kanker, jantung, gagal ginjal, paru-paru meningkat di semua provinsi,” tuturnya.

Kendati demikian, dia mengaku senang dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Namun, kata Nafisah, masyarakat tidak dapat hidup sehat sendirian. Mereka tetap harus didukung dan dibimbing oleh pemerintah.

“Saya melihat, pemerintah yang tidak memperhatikan pengendalian rokok atau tembakau itu ibarat tangan kanan memberikan makan bagi industri rokok dan tangan kiri merampas hak rakyat dan hak anak untuk hidup sehat,” ucapnya.

Mengenai kebijakan pengendalian tembakau semasa ia menjabat sebagai menteri kesehatan, Nafsiah mengaku banyak terkendala oleh konflik kepentingan antarmenteri dan juga konflik dengan anggota DPR.

“Pertarungannya saat itu berat sekali. Ke samping ke sesama menteri, ada yang tidak cocok. Mereka tahu, mereka tidak merokok. Tapi mengendalikan industri tembakau juga tidak mudah. Anggota DPR dan DPRD, bicaranya ‘iya akan menindaklanjuti’. Namun berbicara tindakan untuk menghentikan rokok di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak, tidak sama sekali. Bingung sih tidak, tapi mentok he he he,” kata Nafsiah sambil berseloroh. (AIJ/INI-Network)

Baca Juga:

Briptu Heidar Dimakamkan di Kampung Halaman Sesuai Permintaan Ibunda

Syaiful

Ditolak, Konsep Wisata Halal di NTT

Nethy Dharma Somba

Satu Orang Meninggal Diterkam Harimau Sumatera

Nethy Dharma Somba

Leave a Comment