JAKARTA (ANTARA) – Tata kelola data menjadi topik pembahasan pada lokakarya ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital (DEWG) G20 yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu.
“Dengan pertumbuhan Internet yang terus meningkat, setiap dari kita di sini prihatin dengan tata kelolanya, terutama penerapan tata kelola aliran data,” Meera Tayyiba, ketua DEWG G20, mengatakan pada sebuah seminar yang mengidentifikasi tindakan penyeimbangan forum. Seperti dikutip dalam siaran pers, berbagai pemangku kepentingan berkepentingan dalam aliran data lintas batas.
Lokakarya DEWG ke-3 juga membahas kerangka Free Flow of Data with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF) yang diangkat selama Kepresidenan G20 Jepang pada tahun 2019.
Perdebatan tentang tata kelola data menjadi penting dalam konteks peningkatan risiko dan kekhawatiran tentang aliran data yang bebas dari aspek teknis, praktis, dan konseptual.
Dia mencatat bahwa negara-negara anggota G20 lainnya tertarik untuk memajukan perdebatan tentang data yang diusulkan Indonesia.
Dia mencatat bahwa pembahasan penggunaan data relevan mengingat interaksi internasional yang sangat bergantung pada langkah-langkah berbasis digital dalam penanganan Covid-19 dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Lokakarya yang merupakan bagian dari rangkaian pertemuan DEWG G20 ini merupakan upaya Indonesia untuk memfasilitasi diskusi tentang arus data dan tata kelola lintas batas.
Diskusi tersebut berlangsung selama Gugus Tugas Ekonomi Digital Presiden sebelumnya dengan tujuan untuk mewujudkan pemahaman yang inklusif dan seimbang tentang DFFT dan CBDF.
Lokakarya ini juga berperan dalam mempersiapkan draft deklarasi yang dikenal sebagai Paket Bali untuk pertemuan tingkat menteri.
Berita Terkait: DEWG akan membahas tanggung jawab untuk membangun literasi digital
Berita Terkait: Generasi muda harus berpartisipasi dalam transformasi digital: Menteri
Berita Terkait: DEWG: Kominfo menekankan pentingnya kedaulatan digital
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi