JAKARTA (ANTARA) – Kantor Staf Wakil Presiden (KSP) ke-5 Jaleswari Pramodhawardani mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan Pemilu 2024 dapat diakses oleh penyandang disabilitas untuk mendukung pemilih penyandang disabilitas yang berjumlah 1,1 juta orang. .
“Inklusi dan aksesibilitas merupakan isu yang harus ditanggapi serius oleh KPK. Jangan sampai hak-hak penyandang disabilitas tidak terfasilitasi dengan baik, yang pada akhirnya berujung pada menurunnya partisipasi mereka,” ujarnya di Jakarta, Kamis. Untuk pernyataan tertulis.
Pramodhawardani mencatat, persoalan jaminan hak pilih bagi penyandang disabilitas sempat dibahas dalam rapat koordinasi persiapan pemilu 2024 di Surabaya, Jawa Timur, pada 12-13 September 2023.
Pembahasan tersebut didasarkan pada fakta yang diungkapkan Komite Nasional Disabilitas, yaitu penyandang disabilitas masih menghadapi beberapa kendala dalam menggunakan hak pilihnya, antara lain terkait pendataan, kondisi geografis, dan kesadaran masyarakat.
Diinformasikannya, untuk menjawab tantangan tersebut, KSPU mendesak adanya upaya cepat untuk mendukung kebutuhan penyandang disabilitas pada pemilu 2024.
“Misalnya mengenai penyediaan surat suara Braille di TPS, lokasi TPS yang harus dapat diakses kursi roda, dan kesiapan petugas di TPS,” imbuhnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, selain aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, rakor tersebut juga membahas dua isu penting lainnya, yakni penguatan pencegahan politik uang dan penanganan ujaran kebencian.
Ia menambahkan, permasalahan terkait pelaksanaan pemilu harus segera diatasi.
Pramodhawardani mengatakan, KSP akan segera melakukan upaya “menghilangkan kemacetan” dan lebih banyak melakukan upaya koordinasi dengan pemangku kepentingan, khususnya kelompok pemilih.
Berita Terkait: Pawaslaw berharap terciptanya TPS ramah disabilitas pada pemilu 2024
Berita terkait: Badan Energi Internasional menyerukan penyelenggaraan kampanye pemilu yang ramah disabilitas
More Stories
Memungkinkan penyelesaian konflik secara damai di Laut Cina Selatan – Pidato – Eurasia Review
Tiongkok “menghabiskan” sekitar 80% anggaran militer Taiwan hanya untuk mengepung provinsi “nakal” – lapor
15 kota makan terbaik di Eropa dengan harga termahal