Pospapua.com
Komisioner KPU Hasyim Asyari. Foto: Ahmad Z.R.
Nasional News

KPU: Dana Kampanye Dilarang Dari APBN

Sedangkan audit dana kampanye dilakukan jika seluruh dana penerimaan dan pengeluaran kampanye selesai digunakan.

Jakarta Sejumlah partai politik hari ini, Rabu (2/1), mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, masing-masing peserta pemilu dapat melaporkan dana sumbangannya kepada KPU Daerah, Kota hingga KPU Pusat.

“Di (KPU) tingkat pusat adalah (penyerahan LPSDK) partai politik tingkat nasional dan calon presiden-wakil presiden. Sedangkan untuk anggota DPD dan Caleg Provinsi atau Kota itu ke KPU daerahnya,” kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (2/1).

Dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan, sumbangan bisa berasal dari partai politik atau para calon. Hasyim menuturkan, dua kategori di luar partai dan para calon peserta pemilu baru dapat disebut sebagai dana sumbangan.

“Undang-Undang menentukan ada batasannya. Untuk Pemilu DPRD jika berasal dari korporat atau perusahaan maksimal Rp25 miliar. Jika perseorangan maksimal jumlahnya Rp2,5 miliar. Begitupun dengan calon presiden dan wakil presiden. Untuk DPD jika yang menyumbangkan perseorangan jumlahnya Rp750 Juta paling banyak, kemudian kalau korporate Rp1,5 miliar,” Hasyim memaparkan.

Hasyim menjelaskan, sumbangan dana kampanye baik yang berasal dari korporat atau individu tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu, Undang-Undang melarang pihak asing turut memberikan dana sumbangan pemilu. Di antara pihak asing itu ialah warga negara asing, komunitas asing, Ormas asing, NGO, perusahaan, dan pemerintah asing.

“Maka, kategori bisa disebut perusahaan asing jika sahamnya lebih dari 50% bukan orang Indonesia, untuk kategorisasi. Demikian juga sumbangan kampanye dilarang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, bahkan juga Anggaran Desa dan Badan Usaha Milik Desa. Itu hal-hal yang menjadi kategorisasi sumbangan dan kampanye,” jelas Hasyim.

Mengenai audit dana kampanye, kata Hasyim, hal itu dilakukan jika seluruh dana penerimaan dan pengeluaran kampanye selesai digunakan. Sedangkan jika calon legislatif menerima sumbangan, baik dalam bentuk barang, jasa atau uang, maka wajib lapor ke internal partainya, tidak langsung ke KPU.

“Kami sudah siapkan formulir sumbangan dana kampanye. Ada dua bentuk. Bisa bentuk uang, barang atau jasa. Kalau bentuknya barang atau jasa, laporan itu harus dinominalkan, kalau bentuknya uang harus dilihat bukti-bukti transaksinya,” kata Hasyim.

“Jadi kenapa ada rekening khusus dana kampanye, karena sumber dana kampanye itu bisa berasa dari partai politik. Dan partai politik harus punya rekening. Kalau ada keuangan partai, transferannya kan kelihatan,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPU menetapkan batas akhir pelaporan dana sumbangan kampanye pada 02 Januari 2019. Meski demikian, tidak ada sanksi khusus atau diskualifikasi kepada partai politik atau perwakilan dari tim Capres-Cawapres jika tidak melaporkan hari ini ke KPU.

“Selama ini juga kami tidak diam. Kami selalu mengingatkan, bahkan beberapa kali kami memfasilitasi tim partai politik peserta pemilu dan paslon melalui Sidakam (sistem informasi dana kampanye). Kami mengingatkan bagaimana menginput, menanyakan ada problem atau tidak. Intinya kami menyiapkan fasilitas konsultasi,” ucapnya.

(Ahmad Z.R./INI-Network)

Baca Juga:

Prabowo-Sandi Didukung Emak-Emak Sukabumi

Firman

Jawa Timur Memasuki Puncak Kemarau

Syaiful

Wacana IPW Ganti Kapolri, Gerindra Sebut Tito Masih Layak

Syaiful

Leave a Comment