Simon Kalimberti (Jakarta Post)
Premium
Kathmandu
Sabtu, 25 Juni 2022
Sejak dilantiknya Presiden Joko Widodo, Presiden Indonesia dikenal sebagai pelopor dalam pelembagaan dan lokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Secara sederhana, Agenda 2030 dengan 17 SDG-nya adalah untuk melibatkan masyarakat melalui pendekatan akar rumput, setidaknya di atas kertas, untuk mendorong pertumbuhan di tingkat lokal menggunakan kerangka kerja globalnya.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara pertama yang memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang menerapkan pemerintahan daerah yang berpusat pada SDGs, yang menjadi panutan sejati bagi banyak negara, termasuk yang paling maju. Namun demikian, saya masih bertanya-tanya bagaimana struktur ini benar-benar bekerja di lapangan, dan sementara saya masih mencari jawaban, saya percaya bahwa administrasi yang sistematis, bahkan yang paling tepat dan melibatkan orang, harus dibentuk. Menjadi semacam struktur “sumber terbuka”.
Baca cerita lengkapnya
BERLANGGANAN SEKARANG
Rp 55.500 / bulan
- Akses tak terbatas ke konten web dan aplikasi kami
- Surat Kabar Digital Harian E-Post
- Tidak ada iklan, tidak ada interupsi
- Akses khusus ke acara dan program kami
- Berlangganan buletin kami
Atau biarkan Google mengelola langganan Anda
“Pembaca yang ramah. Penggemar bacon. Penulis. Twitter nerd pemenang penghargaan. Introvert. Ahli internet. Penggemar bir.”
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi