Komnas HAM membahas pembicaraan damai Papua dengan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM

Laporan Asia Pasifik Meja baru

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia mengunjungi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, untuk membahas rencana mengadakan pembicaraan damai untuk menyelesaikan masalah di Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM diwakili Ketua Komisi Taufan Damanik dan dua Komisioner Beka Ulung Hapsara dan Mochamad Choirul Anam. Mereka bertemu dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet.

“Komnas HAM menyampaikan inisiatif untuk dialog damai di Papua,” kata Damanik dalam sebuah pernyataan. CNN Indonesia melaporkan.

Damanik mengatakan, dialog damai ini digagas Komnas HAM sebagai pendekatan penyelesaian berbagai persoalan HAM di Papua. Dia mengatakan proyek itu disambut baik oleh PBB.

“Michelle Bachelet menyampaikan apresiasinya atas tindakan Komnas HAM tersebut,” ujarnya.

Damanik berharap KPPU bisa mengadakan pembicaraan damai di Papua dan semua pihak mendukung inisiatif ini.

“[We] Saya berharap semakin banyak pihak yang memberikan dukungannya terhadap upaya mewujudkan Papua Nugini yang adil, damai dan sejahtera dengan cepat,” ujarnya.

Pelanggaran hak untuk khawatir
Damanik mengatakan, kesempatan itu digunakan untuk menjelaskan kepada PBB berbagai perkembangan dan tantangan HAM di Indonesia, termasuk penyelesaian kasus-kasus HAM yang menjadi perhatian publik.

“Termasuk perubahan terkait kemajuan kebijakan HAM dan hambatan yang ada,” katanya.

Komnas HAM beberapa kali mengunjungi Papua untuk membahas rencana pembicaraan damai.

Dikatakan pembicaraan damai yang dimulai telah disambut oleh berbagai pihak.

Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) telah menolak pembicaraan damai dengan pemerintah.

Mereka telah meminta Presiden Joko Widodo untuk siap duduk bersama mereka di meja perundingan.

Awal tahun ini, juru bicara TPNPB-OPM Sebi Sambom mengatakan, karena konflik bersenjata di Papua sudah bersifat internasional, mereka ingin setiap pembicaraan atau pembicaraan damai dimediasi oleh PBB.

“Kami pada prinsipnya akan setuju jika pembicaraan berjalan sesuai dengan pedoman PBB, tetapi kami tidak tertarik dengan metode Indonesia,” kata Sambom dalam sebuah pernyataan, Jumat, 23 Februari.

Diterjemahkan oleh James Palowski dari IndoLeft News. Judul asli artikel tersebut adalah Comnas HAM Damai Papua bersama Komisaris Tinggi HAM PBB.