Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran kunci sebagai bagian dari tulang punggung perekonomian Indonesia.
Presiden Joko Widodo meminta UMKM memiliki akses permodalan usaha yang lebih besar, dengan target pada 2024 UMKM mampu meminjam hingga 30 persen dari perbankan. Tercatat sekitar 20 persen.
Kemudahan akses permodalan diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM dan generasi muda untuk memperluas cakupan usahanya.
“UMKM akan menjadi komponen kunci untuk menghidupkan kembali perekonomian dan dapat berperan dalam mengatasi permasalahan rantai pasok yang mengganggu akibat tingginya permintaan yang tidak dapat dipenuhi,” ujarnya.
Dia menekankan, UMKM dapat memainkan peran kunci dalam pemulihan ekonomi pasca krisis yang disebabkan oleh epidemi COVID-19.
Hal senada juga diutarakan Menteri Badan Usaha Milik Negara Eric Tohir yang menyebut perekonomian Indonesia sebagian besar ditopang oleh sektor informal.
“Perekonomian Indonesia terutama ditopang oleh sektor informal. Oleh karena itu, peran UMKM menjadi sangat penting,” tegasnya.
Menkeu juga menyebutkan dukungan yang diberikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjamin keberlangsungan UMKM, salah satunya melalui skema kredit mikro.
Dia percaya bahwa penting untuk menjaga agar BUMN tetap dekat dengan upaya masyarakat melalui kredit mikro dan proses yang efisien.
“Tidak hanya membantu menghidupkan kembali perekonomian masyarakat di tengah wabah tetapi juga meningkatkan volume transaksi. Saya menghimbau kepada bank-bank di bawah Perhimpunan Perbankan milik negara untuk menyambut dan membantu para pelaku UMKM karena mereka benar-benar pahlawan bagi perekonomian negara.
Berita Terkait: Menkeu melihat Koperasi, UMKM sebagai penggerak pemulihan ekonomi
Berita Terkait: Peningkatan kredit untuk UMKM membantu mempercepat pemulihan ekonomi: ekonom
Perubahan digital
Niat kementerian untuk mendukung UMKM tercermin dalam arahan Tohir kepada BUMN, tetapi juga pada dorongannya untuk transformasi digital UMKM.
Dia memuji upaya Bank BRI dalam membantu UMKM beradaptasi dengan ekosistem digital yang bergerak cepat, mengatakan bahwa transformasi digital yang ditransformasikan oleh BUMN harus dicapai melalui ekonomi kerakyatan UMKM yang berkelanjutan.
Sebagai tulang punggung ekonomi, UMKM akan menjadi tulang punggung perekonomian yang paling kuat melalui pengenalan transformasi digital dan produk transaksional dengan literasi ekstrem, kemampuan proses bisnis, dan nilai-nilai baru dari bisnis yang sedang berkembang.
Sementara itu, Arya Sinulinga, Penasihat Khusus Menteri, membenarkan bahwa Tohir mempromosikan pelatihan digital di Ruma Bum, wadah di bawah Kementerian untuk memajukan ekonomi kerakyatan, dan dikelola oleh Bank BRI, dalam rangka meningkatkan penjualan UMKM.
Beberapa peserta pelatihan sebelumnya di Rumah BUMN bersaksi bahwa mereka mencatatkan peningkatan penjualan dan mampu mengembangkan bisnisnya secara global.
“Pada tahun 2010, saya memulai bisnis saya seharga 500.000 rupee. Sampai saya bergabung dengan Kementerian BUMN, berlatih di bawah BRI dan mengikuti pameran di New York, saya akan terus mengembangkan bisnis dengan modal saya sendiri, ”kata Miral, salah satu peserta.
Berita Terkait: Digitalisasi UMKM untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi: VP
Peran BUMN
Menteri Tohir mencatat bahwa BUMN dapat membawa kemakmuran bagi rakyat sebagai sebuah tikungan yang menyatukan semua untuk membangun keseimbangan ekonomi, mendorong pertumbuhan bisnis dan menjamin kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, dia berharap BUMN dapat bergerak maju dan menciptakan ekosistem yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan petani.
Ia mendesak, untuk membangun ekosistem yang kuat seperti itu, penting untuk memahami kepentingan bersama semua pihak yang terlibat.
Kepentingan bersama seperti itu seharusnya merupakan kepentingan orang banyak daripada mengutamakan kepentingan satu atau dua pihak tertentu.
Kementerian BUMN mulai mengembangkan badan lingkungan yang terdiri dari BUMN, petani dan swasta serta kementerian terkait.
Tohir menganjurkan penggunaan produk lokal dan mendorong orang untuk membeli dan memakai produk lokal.
“Seperti yang dilakukan orang Korea, pasar kita tidak akan berkembang jika bangsa kita sendiri tidak memberikan apresiasi terhadap produk kita sendiri. Kita harus memastikan pasar kita kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Hal ini terlihat dari banyaknya upaya yang dilakukan Kementerian BUMN untuk memastikan pertumbuhan pasar Indonesia lebih tinggi dari negara lain untuk kemaslahatan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, pasar harus dilindungi oleh semua pemangku kepentingan melalui kebijakan dan rencana yang tegas serta usulan konsumsi produk lokal.
Berita Terkait: Menjadi Pahlawan Pemulihan Ekonomi dengan Menggunakan Produk Lokal: Kementerian
Berita Terkait: Kementerian Keuangan berencana memperpanjang keringanan pajak bagi UMKM pada 2022
More Stories
Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jabar: Juru Bicara
Indonesia Atasi Utang Perumahan dengan Subsidi FLPP
Tarian terakhir Jokowi