Pospapua.com
Pangi Syarwi Chaniago. (foto: sumber indonesiainside)
Politik

Kelompok Opisisi Dibutuhkan Membangun Keseimbangan

Oleh : Eko P|

Pospapua.com Jakarta -Kelompok oposisi memiliki fungsi penting dalam membangun keseimbangan atau “checks dan balances” pada pemerintahan.

“Mekanisme ‘checks dan balances’ ini dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang terkontrol, sehingga pemerintahan yang sedang berkuasa tidak keluar ‘jalur’ dan bertindak sewenang-wenang,” kata Pangi Syarwi Analis politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Selasa(2/7).

Menurutnya,  seperti dikutip Antara, kelompok oposisi juga harus memperkuat diri untuk memaksimalkan perannya sebagai penyeimbang kekuasaan. Mekanisme “checks and balances” ini, kata dia, harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri.

“Berkuasa atau berada di luar kekuasaan adalah satu paket, tujuannya tetap sama yakni memastikan negara berjalan sesuai konstitusi dan meminimalisir terjadinya
penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan,” katanya.

Seraya menambahkan, tidak boleh ada pandangan sinis terhadap oposisi sebagai kelompok pengganggu. Pemahaman ini keliru dan harus diluruskan. “Memandang sinis terhadap oposisi dan upaya mengkebiri kelompok ini sebagai ‘pengganggu’ stabilitas negara, akan mendorong negara ke jurang tirani mayoritas dan otoritarianisme,” katanya.

Adanya upaya “rekomposisi” koalisi pasca-pilpres adalah bentuk ketidakpercayaan diri dari koalisi pemenang pilpres terhadap kekuatan politiknya sendiri. Padahal, kekuatan koalisi parpol pendukung pemerintahan petahana di parlemen sudah cukup dominan, yakni 60 persen.

Di sisi lain, Pangi juga melihat langkah “rekomposisi” ini sebagai upaya membungkam kelompok oposisi untuk melemahkan daya kritisnya terhadap kekuasaan.

“Intrik politik semacam ini semestinya bisa dihindari dengan upaya membentuk koalisi permanen yang tidak mudah goyah hanya karena godaan pembagian ‘kue kekuasaan’ semata,” katanya.

Adanya koalisi permanen, menurut dia, akan mendorong kelompok oposisi punya proposal tandingan sebagai “second opinion” sehingga nantinya kebijakan pemerintah bukan hanya dikritik tanpa dasar, juga punya alternatif berfikir konstruktif untuk kontrol kepada pemerintahan.

Soal tawaran agar Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi, menurut Pangi, sebaiknya tidak masuk, karena akan membuat demokrasi menjadi tidak sehat dan akan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Salah satu kelemahan sistem presidensial setengah hati adalah karena dipadukan dengan multi-partai. Ini yang sering kita sebut cacat bawaan sistem presidensial multi-partai, tidak berlebihan saya sebut sistem presidensial banci,” katanya.

Dalam sistem presidensial murni, partai pengusung utama calon presiden yang menang akan langsung jadi partai berkuasa atau “the ruling party”, sementara pihak yang kalah otomatis memposisikan diri menjadi partai oposisi. (EPJ/Ant)

Baca Juga:

55 Anggota DPR Papua Dilantik, 26 Orang Wajah Baru

Syaiful

Maju di Toraja Utara, Mantan Wabup Mimika Bergerilya Cari Dukungan

Syaiful

Partai Gelora Akan Dipimpin Anis Matta, Mahfudz dan Fahri

Syaiful

Leave a Comment